Vnn.co.id, Kabupaten Bogor - Pemekaran wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat masih bergulir dan terus diperjuangkan oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Achmad Ru'yat, dalam kegiatan "Hearing Dialog" yang digelar di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor, pada Selasa (19/9/23), mengatakan bahwa proses pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat hingga saat ini masih terus dikaji oleh pemerintah.
"Sementara Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sedangkan berdasarkan kajian penelitian Jawa Barat idealnya memiliki setidaknya 42 kabupaten/kota. Tentu itu perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga kalaupun kita mengusulkan 9 wilayah pemekaran termasuk Bogor Timur dan Bogor Barat itu permohonan kami tidak berlebihan," kata Achmad Ru'yat.
Lanjutnya, Bogor Timur dan Bogor Barat menjadi prioritas dengan dasar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Seperti Bogor Timur yang menyumbangkan PAD hampir 700 miliar dan Bogor Barat hampir 400 miliar. Tentunya itu menjadi bahan pertimbangan yang harus segera diputuskan oleh pemerintah.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni juga merespon persoalan pemekaran Bogor Timur dan meminta agar DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI duduk bersama dan mendorong pemekaran ini hingga diserahkan ke eksekutif.
"Kita mendorong ke pusat dengan kesiapan kita, butuh kesamaan langkah dan gerak yang bertujuan untuk pemekaran. Melalui kekuatan politik, masyarakat, ulama dan partai politik. Ini kan puncaknya ada di presiden, kalau tidak bisa kita kejar sekarang tentunya kita kejar di Capres-capres yang ada saat ini," ujar Achmad Fathoni.
Achmad Fathoni juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak menempatkan pemekaran dalam visi misinya, sehingga persoalan pemekaran ini masih mangkrak hingga bertahun-tahun dan tidak menjadi pembahasan oleh presiden.
Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Nafizul Alhafizrana mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah inisiatif mengumpulkan elit-elit yang ada di Kabupaten Bogor dalam rangka membahas pemekaran Bogor Timur.
"Ada satu langkah baru untuk mengkonsolidasikan pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat kembali digaungkan, dan berharap kedepannya ini tidak hanya menjadi dialog saja tetapi menjadi langkah pergerakan di lapangan untuk menekan pemerintah pusat agar moratorium segera dicabut dan pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat segera dilaksanakan," terangnya.
Nafizul Alhafizrana juga kembali menerangkan bahwa program kerja Presiden Jokowi tidak memasukan pencabutan moratorium. Ini juga yang harus terus didorong, pasalnya Provinsi Papua saja bisa melakukan pemekaran.
Dalam tahun politik yang akan mendatang, tentunya menjadi dorongan masyarakat untuk menetapkan pilihannya ke Capres yang memiliki visi misi pemekaran wilayah dan mencabut moratorium. Sebab, ini merupakan momentum yang harus dikawal bersama masyarakat Bogor Timur dan Bogor Barat.
Red : Ramdhan
