Vnn.co.id, Kota Banjar - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM BPJ) Hearing ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjar terkait permasalahan subsidi kacang kedelai dan barang komoditi lainnya, Senin (13/02/2023).
Hearing pun dihadiri Kepala Dinas, Sekertaris Dinas dan beberapa Kepala Bidang serta dari pihak Kesbangpol Kota Banjar dan Ketua DEKOPINDA pun turut hadir.
Kadis Disperindagkop Edi pun menyambut baik dengan kedatangan LPKSM BPJ ke kantor dinasnya, bahkan edi menerangkan bahwa selama ini pihak Disperindagkop tidak pernah tahu atau dikasihtahu oleh pihak Koperasi Tempe dan Tahu (KOPTI) Kota Banjar tentang berapa jumlah anggaran subsidi untuk kacang kedelai juga berapa ton kacang kedelai yang disubsidi, padahal ada kewajiban dari pihak KOPTI setiap tanggal 10 setiap bulannya harus melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh KOPTI, tapi sampai saat ini pun tidak pernah ada pelaporan bahkan soan pun tidak pernah ada.
Makanya mau tahu darimana pihak dinas tentang kegiatan yang dilakukan KOPTI selama ini, terkait masalah pendistribusian kacang kedelai bersubsidi pun dinas tidak diberitahu terangnya, bahkan masalah subsidi kacangkedelai ini sudah masuk di penyelidikan kejaksaan dan saya pun sempat di panggil pihak kejaksaan negri kota banjar, bahkan di BAP sampai empat kali untuk dimintai keterangan, padahal Dinas Perindagkop tidak tahu menahu masalah subsidi kacangkedelai selama ini, karena tidak pernah ada koordinasi atau pemberitahuan dari pihak KOPTI nya pun, mungkin Disperindagkop sudah tidak dianggap penting ujarnya.
Dan menyangkut pertanyaan dari pihak LPKSM BPJ terkait operasi pasar sembako, Edi pun mengatakan "Selama ini kami selalu mendatangi pihak BULOG mengajak bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar sembako selalu tersedia dan dengan harga stabil, tetapi sangat disayangkan dari pihak BULOG kurang respon, padahal PERUM BULOG itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) yang fungsinya sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok masyarakat yang harus bekerjasama dengan pihak disperindagkop di kota atau kabupaten agar kebutuhan masyarakat masalah sembako terpenuhi, tetapi sampai saat ini pun hampir sama dengan KOPTI, pihak BULOG pun tidak pernah ada koordinasi padahal menurut peraturan selain melaporkan ke beberapa kementrian ke disperindagkop Kabupaten ataupun Kota setiap bulannya harus ada pelaporannya, makanya bakal ada sinergitas gimana antara BULOG dan Disperindagkop ,kordinasipun tidak pernah ada" Tandasnya.
Edi pun menambahkan pernah dari pihak disperindagkop ingin mengadakan operasi pasar bekerjasama dengan BULOG agar kesetabilan harga bahan sembako dipasaran stabil dan juga bahan kebutuhan sembako masyarakat kota banjar terpenuhi, karena bahan sembako ya di BULOG, tetapi pihak BULOG hanya menawarkan bantuan beras beberapa kwintal saja, padahal kalau cuman beras ya ngga usah minta ke BULOG kalau untuk di kota banjar terangnya.
Makanya Edi pun berharap antara pihak Disperindagkop dengan LPKSM BPJ selalu terjalin komunikasi dan bekerjasama demi terwujudnya kondusifitas dan kenyamanan serta keamanan masyarakat, baik itu konsumen ataupun pelaku usaha di kota banjar tetap terjaga pungkasnya.
Ketum LPKSM BPJ P.Cahyo Purnomo pun menanggapi keterangan dari pihak Disperindagkop bahwa dengan adanya keterangan tsb pihak LPKSM BPJ bisa memahami permasalahan yang selama ini jadi pertanyaan masyarakat, bahkan tadinya menduga bahwa pihak Disperindagkop tutup mata terkait permasalahan subsidi kacang kedelai, kenyataannya dari hasil keterangan disperindagkop kota banjar diduga ada permainan dari pihak tertentu untuk meraup keuntungan seseorang atau kelompok dari perguliran atau pendistribusian kacang kedelai bersubsidi tersebut.
Bahkan P. Cahyo Purnomo pun mengatakan, "akan menindak lanjuti masalah ini dengan mendatangi pihak PERUM BULOG dan pihak KOPTI untuk minta penjelasannya, serta mendukung sepenuhnya pihak APH (Aparat Penegak Hukum) yang sedang menangani masalah kacang kedelai bersubsidi agar segera melakukan pendistribusian kacang kedelai bersubsidi tersebut" Ucapnya.
Lanjut P.Cahyo Purnomo, "Akan menindak lanjuti masalah ini dengan mendatangi pihak PERUM BULOG dan pihak KOPTI untuk minta penjelasannya, serta mendukung sepenuhnya pihak APH (Aparat Penegak Hukum) yang sedang menangani masalah kacang kedelai bersubsidi agar segera menemukan titik terang oknum yang bermain di kacang kedelai bersubsidi tersebut" Tutupnya.
Redaksi
Jurnalis : Tahyan
