 |
| Alhafidz Rana - Ketua Umum Presidium. |
Dalam pemaparannya, Al Hafiz menyampaikan sangat tegas dan ilmiah terkait pentingnya Pemekaran Kabupaten Bogor Timur dan menjadi kebutuhan yang sangat 'urgent'. Karena luas wilayahnya juga cukup besar dan beban Kabupaten Bogor bebannya sama seperti provinsi.
Tidak ada alasan politis untuk pemekaran Bogor Timur dan ini murni untuk kebutuhan dan pelayanan masyarakat Bogor Timur dari segala segi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai 700 milyar maka Bogor Timur sudah layak dimekarkan dan tidak akan mengganggu APBN.
Pria yang akrab di panggil Bang Al juga menghimbau elit-elit politik di Jawa Barat yang berkiprah di Nasional bersama-sama memperjuangkan Pemekaran Kabupaten di Jabar yang jumlahnya jauh di bawah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dan berimbas pada rendahnya serapan APBN.
Termasuk jumlah Desa yang selisihnya sampai dengan 2.500 Desa dari dana Desa saja Provinsi Jawa Barat sudah minus 2,5 Triliun.
Ketimpangan Politik Anggaran di Jawa Barat.
Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia yang berjumlah 48.475.500 jiwa. Apabila di bandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat merupakan yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, namun jumlah Kabupaten/kota lebih sedikit.
Dengan adanya ketimpangan ini pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat adalah sebuah keharusan sehingga terwujud percepatan pertumbuhan dan pemerataan yang berkelanjutan.
Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan melihat dari ketidak merataan ditingkat nasional yakni dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat berjumlah 48 juta dengan 27 kabupaten/kota, yang memperoleh bantuan dari pemerintah pusat yang lebih kecil dari 3 dibandingkan dengan Jawa Tengah berjumlah 38 juta penduduk dengan 38 kabupaten/kota dan Jawa Timur berjumlah 39 juta dengan 38 kabupaten/kota, hal tersebut tentunya harus dipertimbangkan agar terciptanya keseimbangan (stabilitas) kemampuan pemerintah daerah dengan sumber daya yang dimiliki dalam melayani masyarakat melalui kabupaten/kota yang tersebar di tiap wilayah.
Dari ketimpangan itu berimplikasi sangat besar terhadap kesenjangan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor, padahal Kabupaten Bogor 10 Tahun di pimpin oleh Presiden yang kediamannya di Kabupaten Bogor dan sekarang berlanjut di kepemimpinan Jokowi akan tetapi selama itu ketimpangan politik anggaran terus menjadi hantu yang menyelimuti masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor
Di Bogor Timur sendiri memiliki PAD yang besar tetapi tidaklah sebanding dengan apa yang Warga Bogor Timur dapatkan seperti kesejahteraan, perbaikan jalan, drainase dan lain-lain. Bang Al sendiri mengatakan bahwa “ Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang juara, juara penduduknya, juara perluasannya tapi ngga juara di angkanya, karena asupan dari pusat kurang”.
Seandainya ada bantuan dari pusat untuk setiap desa 1 Milyar maka Jawa Barat rugi 2,5 Triliun. Tidak ada ketegasan juga dari anggota Dewan terkain pemekaran wilayah di Jawa Barat. Anggota hanya memoles citra pribadi di spanduk-spanduk di Jalanan yang rusak di kawasan Jawa Barat karena wakil rakyat adalah representasi setiap keinginan rakyat. Perjuangkanlah keinginan dan kepentingan rakyat bukan perut sendiri.
Seperti diketahui bersama bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tinggal di Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, selama 10 tahun menjadi presiden dan tinggal di bumi kota Hujan tidak berefek berarti terkait kesejahteraan warga masyarakat dari sektor pemekaran.
"Hal tersebut diyakini karena parlemen kabupaten dan provinsi kurang peka dan tidak antusias dengan ketimpangan yang ada, sehingga pada masa 2 periode kepemimpinan SBY Kabupaten Bogor tidak dapat di mekarkan. Khususnya di Jawa Barat yang sudah jelas ketimpangannya dibandingkan dengan 2 provinsi Jateng dan Jatim tadi". Tutup Alhafidz.
Redaksi / Ade Nur Cahya.
