 |
| Mochamad Ichsan Maoluddin. Anggota DPRD Provinsi Jabar, Fraksi PKS. |
Seiring dengan usulan 3 CDOB Baru ini, anggota DPRD Jawa barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Mochamad Ichsan Maoluddin atau yang akrab disapa Ustadz Ichsan ini justru mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat agar meminta Presiden Jokowi untuk segera mencabut moratorium guna mempercepat mekarnya Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
“Harapannya betul-betul Pemerintah Pusat bisa melihat kemandirian dari sebuah kota-kota dan kabupaten yang ada disetiap Provinsi termasuk di Jawa barat, karena kemandirian itu adalah salah satu indikator keberhasilan Pemerintah juga, bagi mereka yang kemudian sudah siap dan Pemerintah secara kajian itu sudah mencukupi sebaiknya harus sesegera mungkin, sehingga teman-teman kita baik itu di Bogor Barat maupun Bogor Timur itu terus dipacu untuk mempersiapkan keterhadiran kemandiriannya berupa Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Ustadz Ichsan, Minggu (13/02/2022).
Khusus 3 CDOB baru yang telah diparipurnakan Ustadz Ichsan menyambut positif hal tersebut. Legislator PKS ini mencontohkan dimana beberapa kota / kabupaten yang masih belum mekar maka jumlah bantuan yang diterima kota / kabupaten itu akan dirasakan tidak lebih baik ketimbang kota / kabupaten itu sudah mandiri, bantuan-bantuan sekian triliun misalnya bisa diserap oleh Kota Kabupaten lebih besar lagi.
“Otomatis juga manfaat yang diterima oleh masyarakat akan lebih besar dan lebih baik kemudian lebih dekat dan seterusnya,” tutup Ustadz Ichsan.
Terpisah, Jamaluddin Bin Mansyur, SH Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor Timur mengatakan bahwa dicabutnya Moratorium oleh Presiden Jokowi merupakan salah satu hal mendesak untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat mengingat sudah lebih dari 100 (seratus) wilayah Kabupaten dan Kota yang dinilai penting untuk mekar karena keterbatasan jarak dengan luas wilayah, padatnya penduduk serta demi mengurangi egosentral pemerintahan pada suatu daerah.
 |
| Jamaluddin Bin Mansyur SH. Direktur LBH Bogor Timur. |
"Sudah lebih dari 100 wilayah yang ingin mekar termasuk ada beberapa Provinsi, Pemekaran harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi agar segera mencabut moratorium, sehingga amanah Undang-undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya" Terang Direktur LBH Bogor Timur tersebut.
Menurutnya pemekaran wilayah tidak akan juga menjadikan negara defisit APBN, hanya perlu penyesuaian saja.
"Saya kira pemekaran tidak akan membuat defisit APBN, karena itu kan pembagian anggaran utama dipecah beberapa persen kepada wilayah baru maka pemerintah tidak perlu khawatir jika kendala dari anggaran. Lagipula sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012 moratorium diteken hingga saat ini sudah lama waktu kami menanti pemekaran" Tutup Jamaluddin Bin Mansyur SH yang juga seorang Pengacara.
Admin
