 |
Sidak anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (25/11/20) (foto : istimewa) |
Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Kasus sidak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, ke PT Fajar Surya Wisesa Tbk. atau yang biasa dikenal PT Fajar Paper, lantaran membuang limbang ke kali alam seolah tak berujung alias tak jelas hasilnya.
Seperti diberitakan pada beberapa waktu lalu, para Wakil Rakyat ini diduga melakukan damai di tempat dengan pihak Fajar Paper.
"Sudah berapa bulan itu kasus engga ada ujungnya. Minimal publik mendapatkan informasi ending dari kasus ini. Agar tidak ada kecurigaan dan dugaan dari publik," tutur Zaelani Nurseha selaku Koordinator Mahamuda Bekasi, Minggu (21/03/2021).
Jae sapaan akrabnya mengatakan, pejabat di Kabupaten Bekasi baik itu legislatif maupun eksekutif dinilai hampir sama, yakni mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.
"Yang penting perut mereka kenyang, selesai perkara. Publik dipertontonkan drama korea mulu. Lagu-lagu melow sudah menjadi jurus jitunya pejabat," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi III saat melakukan sidak dinilai hanya menakut-nakuti investor. Bukan tanpa sebab, setiap kali melakukan sidak ke beberapa perusahaan tidak ada kejelasan hasilnya.
Untuk itu, Aliansi Ormas Bekasi (AOB) meminta kinerja Komisi III transparan dalam melakukan sidak ke beberapa perusahaan.
"Jangan terkesan kegiatan sidak hanya sebatas seremonial atau hanya sebatas ingin menyerap anggaran Surat Perintah Jalan (SPJ) tanpa ada tindaklanjut," ujar Jaenal Abidin, Ketua AOB kepada wartawan pada hari Rabu, 9 Desember 2020 silam.
Jaenal menjelaskan, sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi ke setiap perusahaan berdasarkan laporan masyarakat adanya pencemaran limbah. Baik limbah B3 maupun pencemaran udara.
"Namun sangat disayangkan hasil sidak yang dilakukan Komisi lll terkesan tertutup," ujarnya.
Jaenal berencana akan melaporkan kinerja Komisi III yang menurutnya patut dipertanyakan adanya dugaan permainan dengan perusahaan-perusahaan yang ada.
"Saya akan laporkan ke pihak yang berwenang, agar kinerja Komisi III transparan, karena anggaran yang digunakan memakai anggaran APBD," tegasnya.
Rep : Ahim
Red : Ramdhan
