 |
| Alam Slamet Barkah, Ketua Umum FKPPAI. |
Vnn.co.id, Jakarta - Bencana alam yang melanda pertiwi akhir-akhir ini, khususnya tahun 2021 tentunya memerlukan penanganan khusus antarsektoral.
Alam Slamet Barkah, Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI) menuturkan, penanganan bencana antarlembaga seringkali tidak sinkron di lapangan, sebab tidak adanya koordinasi satu komando melainkan berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, semua lembaga turun ke lapangan langsung menyerahkan bantuan. Padahal, kita (Indonesia-red) punya lembaga sebagai pusat kontrol, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melalui BPBD sebagai pusat kontrol terhadap Basarda, PMI, dan Kemensos.
"Semua lembaga turun, bergerak sendiri dan akhirnya sering bantuan hanya satu titik, dan titik yang lainnya belum terjamah," tutur Barkah.
"Kita punya BPBD, harusnya sebagai pusat kontrol dengan sinergis kepada pemda setempat, PMI, dan lembaga lainnya," imbuhnya.
Ia menilai penanganan bencana ini sengkarut, terlalu birokratis. Seperti penanganan Covid-19 misalnya, BNPB diberikan peran utama dan seharusnya dalam bencana yang lain juga begitu, semestinya membentuk Tim Satgas Ad hoc penanganan bencana.
"Perlu ada sistam. Saya tidak melihat apakah ada kontrol selama ini. Seharusnya seperti penanganan Covid-19, harus ada Satgas Penanganan Bencana Nasional di bawah kontrol BNPB yang terdiri dari lembaga lain," kata Barkah.
Ketua Umum FKPPAI tersebut berharap agar lembaga tersebut juga mengajak mahasiswa dan pelajar tutur berkontribusi, tak hanya pada Pramuka tetapi juga pada komunitas pecinta alam.
"Komunitas pecinta alam di kampus, sekolah, dan komunitas independen juga perlu ditingkatkan kemitraannya oleh lembaga terkait, hal ini karena potensi luar biasa yang belum diolah dan diperhatikan pemerintah," jelasnya.
Jika saja penanganan bencana difokuskan pada komando di satu lembaga, kata Barkah, maka pembagian kerjanya akan stabil di lapangan. Misalnya penetapan lapangan pengungsian agar BNPB bersama aparat dan PMI bertugas pemberian gizi pangan serta kebutuhan primer warga.
"Termasuk SAR daerah dan Kemensos yang bantu back up baik operasional petugas dan logistik, sehingga ke depan tidak ada lagi pengungsi yang bertumpuk bentuan dan kosong logistiknya di daerah lain," tandasnya.
Red: Mega
