 |
| Proyek pengaspalan Jalan Tanjung Baru, Sabtu (20/12/20). |
Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Kegiatan Proyek Pemeliharaan Pengaspalan jalan Tanjungbaru yang beralamat di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur yang diketahui dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.
Dikerjakan tanpa adanya papan proyek dan tidak adanya konsultan serta pengawas di lokasi kegiatan dan diduga dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan memakai aspal yang kualitasnya kurang bagus sehingga menimbulkan kecaman dari masyarakat sekitar.
Salah satunya seperti yang diungkapkan Kevin yang juga menjabat sebagai ketua investigasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu (DPP LSM MASTER) dirinya mengungkapkan kepada vnn.co.id, Sabtu (19/12/2020).
Bahwa kegiatan pemeliharaan pengaspalan jalan Tanjungbaru-Jatibaru yang diketahui dalam LPSE dikerjakan oleh pihak kontraktor CV Mitra Dua Sahabat dengan pagu anggaran sebesar RP. 198.398.199. Dirinya menduga dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Pasalnya, di lokasi kegiatan tidak dipasang papan proyek dan tidak adanya konsultan serta pengawas sehingga dia sebagai masyarakat menduga dalam kegiatan tersebut sudah ada kongkalikong antara pihak kontraktor pengawas dan PPTK.
"Warga sekitar pun tidak mengetahui panjang, lebar serta ketebalannya berapa di dalam RAB. Ketika saya melakukan pengukuran ketebalannya miris, hanya mencapai 2-3 cm. Saya menduga ada indikasi korupsi dalam pengerjaan proyek tersebut dan kalau seperti ini kontraktor bisa meraup keuntungan besar," tutur Kevin.
"Kegiatan pemeliharaan pengaspalan jalan Tanjungbaru-Jatibaru yang diketahui dalam LPSE dikerjakan oleh pihak kontraktor CV Mitra Dua Sahabat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 198.398.199, saya menduga kegiatan tersebut tidak sesuai RAB dan tidak dipasangnya papan proyek ketika saya melakukan pengukuran ketebalan hanya 2-3 cm. Ketebalannya jauh dari kata normal dan saya menduga ada indikasi korupsi dalam proyek tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala UPTD yang membawahi Wilayah Kecamatan Cikarang Timur, Prima Mahardik saat dikonfirmasi vnn.co.id, melalui pesan WhatsApp mengatakan, "Makasih info-nya, Bang. Kegiatan tersebut belum di coredril."
"Nanti akan dibayarkan sesuai realisasi di lapangan. Ini buat perhatian saya di lokasi kegiatan tersebut," ujarnya singkat
Rep : Ahim
Red : Mega
