Vnn.co.id, Jakarta - Pemerintah telah melaksanakan program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini sudah berjalan kurang-lebih 6 tahun. Target awal ada 12,7 juta hektare lahan yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.
Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. Rapat tersebut digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa(3/11/2020).
“Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” kata Presiden Joko Widodo.
Masih ada 8 juta hektare lahan yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Dan presiden Joko Widodo berharap, program ini bisa terselesaikan dalam waktu 4 tahun ini.
"Jadi, masih ada 8 juta hektare yang perlu kita selesaikan dalam empat tahun ke depan. Program yang telah dilaksanakan sejak enam tahun lalu ini adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya," tegas Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo menyoroti bahwa, perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Lebih penting dari itu adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan mengelola kawasan yang telah diberikan.
Jurnalis : Jarkoni
Editor : Anita
