Ilustrasi para demonstran yang disemprot water canon saat berunjuk rasa.
Vnn.co.id, Thailand - Pemerintah Thailand menyatakan larangan pertemuan lebih dari lima orang pada Kamis pekan ini sambil membubarkan aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Perdana Menteri Prayut Chan-oca
Demonstrasi kemarin, yang diperkirakan melibatkan 20 ribu orang, merupakan lanjutan dari unjuk rasa selama tiga bulan terakhir, yang menuntut pengunduran diri PM Prayuth, pembentukan konstitusi baru, dan pengurangan kekuasaan monarki dalam pemerintahan. Raja Thailand saat ini adalah Maha Vajiralongkorn.
Puluhan ribu orang turun ke jalan di Bangkok, Thailand, dan sejumlah kota lain menolak pelarangan demonstrasi oleh pemerintah pada Sabtu, 17 Oktober 2020.
Banyak demonstran mengaku turun ke jalan karena terpicu tindakan polisi menggunakan semprotan water cannon atau meriam air untuk membubarkan ribuan demonstran muda, yang sebagiannya adalah anak-anak.
“Itu sudah melewati batas. Kami ingin menunjukkan mereka kekuatan dan bahwa kami tidak bisa menerima ini,” kata Tang, 27 tahun, seorang pekerja kantor yang berkumpul bersama ribuan orang di stasiun Lat Phrao di Bangkok pada Sabtu, 17 Oktober 2020 seperti dilansir Reuters.
Polisi mencoba meredam aksi demonstrasi ini dengan menutup jaringan transportasi publik atau MRT di Bangkok, namun upaya ini menjadi masalah. Demonstran malah berdemonstrasi di berbagai lokasi di kota itu. Setidaknya ada tiga lokasi demonstrasi besar di Bangkok. Enam kota lainnya juga mengalami demonstrasi.
Polisi tidak mencoba membubarkan demonstrasi di berbagai lokasi itu.
“Kami terutama mencoba bernegosiasi,” ujar Yingyos Thepjamnong, juru bicara polisi dalam jumpa pers.
“Penerapan hukum akan berlangsung bertahap menggunakan metode yang mengikuti standar internasional.”
Sumber : Tempo.co
Editor : Mega
