Vnn.co.id, Kabupaten Bogor - Aksi Demontrasi Mahasiswi yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan HMI MPO di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor berakhir ricuh. Petugas yang tersulut oleh aksi mahasiswa itu pun diduga jadi Pemicu kericuhan. 6 orang Mahasiswa alami luka-luka akibat dihajar oleh petugas Pol PP Kabupaten Bogor.
Kericuhan itu pun terekam dalam sebuah video dan menjadi viral. Dalam rekaman video itu tampak petugas pol PP menarik seorang mahasiswa dan kemudian berlanjut pada aksi penedangan hingga kedua Mahasiswa terjatuh.
Koordinator aksi Badru Tama dari HMI MPO Cabang Bogor membenarkan Video tersebut dan ada 6 orang mahasiswa yang alami luka.
“Betul itu video saat kami aksi demontrasi tadi, kericuhan (Keos) berawal saat kami melakukan orasi dan meminta masuk untuk audensi dengan Bupati namun ada seorang petugas tersulut saat kami orasi petugas Keluar menghampiri hingga ada 6 mahasiswa yang terluka,” kata Badru Tama.
Ia pun menegaskan akan melakukan proses hukum atas apa yang dilakukan oleh petugas tersebut. "Kami akan visum dan membuat laporan karena ini sudah bentuk kekerasan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah saat dikonfirmasi perihal kekerasan yang dilakukan anak buahnya saat mengamankan aksi demo tersebut belum bisa memberikan komentar banyak.
“Saya belum bisa berkomentar banyak, intinya saya akan cek dulu, kebetulan saya tadi pas kejadian sedang rapat jadi belum tahu persisnya,” kata Agus.
Sebelumnya memulai aksi demontrasi Mahasiswa HMI MPO cabang Bogor berkumpul di depan Pintu Gerbang RSUD Leuwiliang pada kamis pagi(17/9/2020).
Dalam aksi tersebut menuntut agar Proyek pembangunan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari APBD 2020 senilai Rp62.239.000.000,- yang terindikasi ada permainan segera dihentikan dahulu. Karena mereka menduga proyek pembangunan RSUD Leuwiliang ada permainan dari mulai proses pelelangan tender sampai dengan adanya kejanggalan pada redesign struktur.
“Bahwa yang awalnya konstruksi sarang laba-laba menjadi tiang pancang nilai moral administrasi yang secara sederhana dapat tergambar bahwa ketika ada proses yang maladministrasi berarti itu kemungkinan besar terdapat celah korupsi yang membuntutinya hal ini diperkuat dengan tidak beraninya pihak RSUD Leuwiliang memberikan data dan informasi yang valid manakala kami HMI Mpo cabang Bogor beraudiensi dengan pihak RSUD Leuwiliang yang diterima oleh PPKI pada tanggal 8 September 2020,” kata Badru Tama Koordinator Aksi.
(Red)
