Ketua DPW sulteng Oskar Paudi dihubungi media versi nasional news via telpon, mengatakan surat keputusan panitia muswil itu ilegal tanpa koordinasi denganya.
"Surat keputusan ilegal ditantandatagani yang tidak berhak, lucunya tidak tahu kapan rapatnya tiba-tiba Jadi penangung jawab," terangnya.
"Seharusnya muswil dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 karena SK DPW berakhir 14 Oktober 2020," kata Oskar.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif DPW PAN Sulteng di temui di kantor DPW PAN sulteng mengatakan keberatan pencatutan nama dalam SK ini tampa konfirmasi membuat beberapa Nama dalam SK ini tdk terima dan salah satunya adalah dirinya.
"Ini SK tidak sesuai ketentuan karena yang bertandatangan Wakil Ketua dan Sekretaris dalam hal ini Pak Rusli dan Yahya, ini melangkahi kewenangan Ketua DPW PAN apapun alasannya," ucapnya.
"Mohon kirannya Bapak dapat mengkonfirmasi pihak-pihak yang telah melegitamasi surat ini. Karena dengan dicatutnya nama saya salah satu dalam SK ini saya merasa dirugikan dan dapat membuat pihak lain tidak senang, ini dapat berorientasi pada Pidana," tandasnya.
Rep: Muhammad Idham
Red: JA
