 |
| Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Bogor. Di Halaman Parkir PT. Sika Indonesia. |
Seperti ada yang dirahasiakan pihak dinas maupun DPRD enggan diwawancara oleh wartawan.
Rahmatullah, Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), sangat menyayangkan sikap para wakilrakyat yang terkesan kurang terbuka, menurutnya kesalahan perusaahan itu bukan rahasia negara yang tidak boleh dipublikasikan.
"Saya ikut prihatin karna seorang wakil rakyat seolah olah tertutup atau sembunyi - sembunyi, ini untuk kepentingan masyarakat, masyarakat berhak tau informasi yang memang layak di konsumsi seperti kejanggalan yang ada di PT dan menanggulangi nya sepeti apa, jangan menimbulkan pertanyaan pertanyaan yang simpang siur, yang akhirnya ada unsur main mata,"keluh Rahmat ketika di hubungi via telepon selular.
Rahmat menambahkan sudah menjadi rahasia umum kalau oknum dewan banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi.
" Dewan itu kan mengatas namakan
Rakyat jadi apa salahnya terbuka dan apa adanya ke publik, lagi pula ini bukan kategori rahasia negara yang tidak boleh dipublikasikan, kalau seperti ini kan rakyat jadi curiga, dan memang tidak sediki oknum dewan main mata dengan pengusaha demi kepentingan pribadi, itu sudah jadi rahasia umum," tegas rahmatullah yang juga pernah menjabat Ketua HMI.
Terpisah ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor sastra Winara ketika di hubungi via WhatsApp terkait sidak kedua pabrik tersebut berdalih sedang di periksa oleh dinas.
"Di BAP dulu sama pihak terkait pak, dari pihak dinas," Singkatnya.
Jurnalis: Anggi
Editor: IP
