Bukan karena melakukan kesalahan, tapi justru Mardani Ali Sera ingin menyampaikan fakta dan kritik pada Pemerintah.
kembali mengkritik Pemerintah terkait penanganan Virus Corona.
Kali ini Mardani Ali Sera mengkitik soal adanya wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).
Hal itu diungkapkan Mardani Ali Sera saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (5/5/2020).
Sebelum mengkritik, Mardani sempat menyampaikan permohonan maafnya pada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
"Apa alasan relaksasi? Kalau tadi disampaikan pertimbangannya ekonomi, ekonomi, dan ekonomi."
"Justru Bang Karni nyuwun sewu sekali pada Pak Jokowi, Pak Mahfud MD dan teman-teman yang di kabinet," ungkap Mardani.
Menurut dia, apa yang dilakukan Pemerintah justru merugikan ekonomi karena langkah yang diambil kurang cepat.
"Langkah -langkah Pemerintah Pusat selama ini merusak ekonomi gitu karena tidak segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan," sambungnya.
Menurutnya, Jokowi tidak secepat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani masalah penyebaran Virus Corona.
"Saya nyambung dengan Mas Agus tadi, Bang Karni kita itu tanggal dua Maret Pak Jokowi sendiri yang mengumumkan suspect positif, 31 Maret baru keluar PSBB, betapa lama."
"Padahal nyuwun sewu Bang Karni, Gubernur DKI Mas Anies dari awal lockdown, 'Karantina wilayah kalau perlu biarkan DKI yang ngurus'," kritiknya.
Pasalnya, masalah Virus Corona adalah masalah global sehingga harus serius dan tepat menanganinya.
"Karena memang virus ini Bang Karni, pandemic bukan epidemi jadi dia memang global dan bukan dari dalam."
"Sehingga kalau quote and quote Jakarta dan kota-kota besar dijagain dari awal pintu masuk kita maka kita bisa terjaga," ungkapnya.
Lalu, Mardani menyinggung soal wacana pelonggaran PSBB yang menurutnya bisa menjadi kesalahan berikutnya.
"Sekarang ada ide lagi Bang Karni terkait dengan relaksasi ini buat saya blunder berikutnya."
"Ketika mudik kalau Bang Karni ingat maju mundur maju mundur," ucap dia.
Pria berusia 52 tahun ini mengatakan bahwa kritik pada Pemerintah itu harus dilakukan meski bulan Ramadhan.
Pasalnya, Pemerintahan tanpa pengawasan maka korupsi bisa saja terjadi.
"Ini sebetulnya satu bulan Ramadhan kita enggak boleh bicara keburukan orang, tapi kalau Pemerintah wajib."
"Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kita harus tetap jagain dan ini tidak ada," kata dia.
Lalu, Anggota DPR RI ini menegaskan bahwa kritiknya bukan masalah kubu-kubuan.
Melainkan demi kebaikan bangsa Indonesia bersama.
"Saya tadi bincang dengan Prof Hendrawan enggak ada koalisi enggak ada oposisi walaupun kami PKS tetap ada di luar Pemerintahan, ini NKRI ini kita harus bersama."
"Karena kita cinta NKRI, kita betul-betul jagain langkah Pemerintah agar tepat," ucap dia.
Mahfud MD ungkap ada Pertimbangan PSBB Dilonggarkan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa Pemerintah akan mempertimbangkan kelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di sejumlah daerah.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam acara Kompas Petang Kompas TV pada Minggu (3/5/2020).
Yang menjadi pertanyaan kapan wacana tersebut bisa diterapkan?
Dalam Kompas Petang, presenter awalnya mempertanyakan prediksi relaksasi PSBB itu bisa berlaku.
"Kalau Pemerintah tadi Pak Mahfud bilang mempertimbangkan untuk melakukan relaksasi PSBB di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB."
"Prediksi dari Pemerintah sendiri, Anda sebut tadi ada beberapa suara, ada yang optimis Mei sudah mulai turun ada yang pesimis bahkan bilang Desember."
"Pemerintah sendiri memprediksi bulan apa? Betul Juni-Juli?" tanya presenter.
Mahfud menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan kapan.
Namun berdasarkan dari prediksi sejumlah penelitian Mahfud memperkirakan kemungkinan pelonggaran PSBB akan terjadi pada Juli.
"Kita belum final tetapi ada kecenderungan karena melihat misalnya yang dari ITB, dari UGM, dari Singapore dan sebagainya."
"Melihat kalau di Indonesia itu kira-kira Bulan Juli sudah aman," ucap dia.
Meski demikian, Mahfud menjelaskan bahwa Pemerintah setiap hari melakukan rapat di mana prediksi selalu berubah-ubah.
"Nah kita berancang-ancang meskipun belum diputuskan, Pemerintah belum memutuskan, tetapi setiap rapat hampir setiap hari Pemerintah selalu memperbarui prediksi-prediksi itu termasuk dari BIN," katanya.
Namun, Mahfud mengatakan bahwa sejauh ini PSBB memang diperkitakan akan dilonggarkan pada Juli mendatang.
"Setiap ada rapat ada jumlah angka yang diperkirakan pada bulan ini tanggal sekian, bulan ini sekian dan seterusnya."
"Dan kita kira-kira memperkirakan, berancang-ancang di sekitar Juli untuk mulai mengatur relaksasi itu," ungkap Mantan Menteri Pertahanan ini.
Artikel Ini Sudah Tayang Di Tribun Timur.
