Ketua Himpunan Pemuda Suku Moskona, Papua Barat Buat Petisi Jaga Hutan -->
IKLAN PEMDA BEKASI HUT RI 2023 VNNCOID

Ketua Himpunan Pemuda Suku Moskona, Papua Barat Buat Petisi Jaga Hutan

, 7/09/2019 06:21:00 PM
Warga Papua Barat.
Vnn.co.id, Papua Barat — Perkenalkan, kitong punya nama Piter Masakoda (31 tahun), Suku Moskona dari Papua Barat. Bagi kitong, hutan adalah mama sekaligus toko serba ada.

Sehari-hari kitong makan ubi dan keladi yang disediakan hutan dan berburu ikan, babi, dan rusa, yang juga melimpah di hutan. Kalau sakit, kitong cari tanaman obat di hutan.

Sebulan sebelum Pemilihan Umum 2019, kitong dengar kabar bahwa di Papua Barat akan diterbitkan izin pengusahaan kayu untuk perusahaan besar. Kitong khawatir, hutan akan dibabat.

Untungnya, kitong punya hutan masuk ke dalam area yang dilindungi oleh kebijakan moratorium hutan atau kebijakan penundaan pemberian izin baru untuk pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Tapi kitong dengar kebijakan itu akan berakhir bulan Juli 2019.
Piter Masakoda
Sebulan sebelum kebijakan moratorium berakhir, kitong dengar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, umumkan wacana untuk permanenkan kebijakan moratorium.

Kitong dukung niat baik pemerintah untuk lindungi kitong punya rumah.

Sayangnya, masih banyak wilayah hutan lain di Tanah Papua tidak seberuntung rumah kitong karena hutan mereka tidak masuk wilayah moratorium. Katanya, hutan mereka dianggap sudah berubah, jadi tidak masuk ke dalam wilayah moratorium.

Padahal, hutan mereka sama dengan kitong punya hutan, adalah mama, tempat tinggal, apotek, dan sumber kehidupan. Kitong kaget, karena ada 43,6 juta hektare hutan yang belum dilindungi di Indonesia.

Kitong punya mimpi bahwa hutan di Tanah Papua akan terus lestari agar masyarakatnya hidup sejahtera.

Bantu kitong minta Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk permanenkan perlindungan hutan alam Indonesia untuk masa depan Indonesia tangguh.

Salam,

Piter Masakoda
Ketua Himpunan Pemuda Suku Moskona
Papua Barat.

Source: Change.org

TerPopuler

close