Bupati NGanjuk Novi Rahman Hidayat. |
Vnn.co.id, Jakarta – Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi
tangkap tangan (OTT) KPK dan Bareskrim Mabes Polri pada Senin (10/5/21).
Operasi tangkap tangan itu dilakukan atas dugaan kasus korupsi, penerimaan
hadiah atau janji, dan terkait promosi jabatan jabatan di Pemkab Nganjuk hingga
akhir Maret 2021.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers virtual yang disiarkan
YouTube resmi KPK.
Ia menjelaskan bagaimana hal itu terungkap. “KPK menerima laporan adanya
dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan pada pangkat desa
dan camat pada lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jatim,” terang Lili, dilihat
Senin (10/5).
Adanya koordinasi
bersama Bareskrim Mabes Polri sebab Bareskrim juga menerima laporan yang sama.
“Tim pengaduan
masyarakat menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud. Lalu seterusnya
saat unit koordinasi dan supervisi penindakan KPK berkoordinasi
dengan direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim polri Juga diperoleh
informasi Bareskrim mabes Polri menerima laporan yang sama,” lanjutnya.
Dari adanya tumpang tindih, kata Lili, maka dilakukan
koordinasi antara KPK dan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak empat kali dan
sepakat akan dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang
dimaksud, terkait pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan
penyelidikan.
Lili menuturkan, penyelidikan dimulai pada April 2021
setelah antara Bareskrim dan KPK saling membagi tugas.
Akhirnya, KPK dan
Bareskrim mendapatkan informasi lagi adanya penyerahan uang oleh pihak terkait
dalam proses pengisian jabatan pada
perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
melalui ajudan Novi.
Tak berhenti sampai di situ, empat orang camat turut
diamankan dalam kasus ini beserta barang buktinya.
“Tim gabungan menemukan fakta ada beberapa dugaan Para
camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya.
Selanjutnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati KPK
untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK tersebut
mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar berhati-hati dalam bertugas.
Karena KPK akan melakukan penindakan apabia ditemukan kasus koupsi yang
dilakukan oleh kepala daerah.
“Perkara ini tentu
menjadi pengingat sekaligus peringatan kepada seluruh kepala daerah yang
merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya dengan penuh integritas. Sebab KPK dan Mabes Polri akan terus
berkomitmen bersinergi memberantas korupsi hingga ke akarnya hingga negeri ini
bebas dari korupsi,” tegas Lili.
Red: Mega