Kini Pukul :

Ini Hasil Survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bekasi

Hasil survei CISA kepuasan masyarakat Kabupaten Bekasi.


Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - 
Hasil Survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (6/4/2021).

Pasca revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021, maka dipastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Praktis, seluruh wilayah yang kepala daerahnya di tingkat kab/kota serta provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas. Pelaksana tugas ini ditunjuk langsung oleh Pemerintah. Salah satu wilayah yang dimaksud adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada secara administrasi di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, Kabupaten Bekasi periode 2017-2022 dipimpin oleh Eka Supria Atmaja,S.H., yang sebelumnya menggantikan Neneng Hasanah Yasin atas keterlibatannya pada kasus suap perizinan meikarta. Eka Supria Atmaja dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tahun 2019.

Khusus dalam konteks kepemimpinan di daerah kabupaten, tentunya peranan strategis seorang bupati melalui kualitas kinerja yang nyata akan menentukan perkembangan daerah yang dipimpinnya. Aspek-aspek kinerja seperti Perekonomian lokal, Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola Wilayah, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Kesehatan, Penegakkan Hukum dan Anti Korupsi merupakan aspek-aspek fundamental yang memiliki muatan strategis bagi seorang kepala daerah termasuk bupati

Bahkan aspek yang dimaksud dapat menjadi komoditas politik yang cukup berpengaruh dalam konteks tren elektoral. Sehingga aspek-aspek yang dianggap penting oleh publik maupun bupati sebagai kepala daerah dapat dilihat dari kondisi keberpihakan dan komitmen pemerintah yang dipimpin terhadap pembenahan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Melalui penilaian publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi sekaligus menemukan solusi alternatif di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh stakeholders terkait.

Penarikan Sampel dengan Multistage Random Sampling (Wajib terdaftar di DPT pada Pemilu tahun 2019). Jumlah Responden 1.200 orang yang tersebar di 180 Desa dan 23 Kecamatan (margin of error 2,5% dengan tingkat kepercayaan di 95%). Responden terpilih adalah usia di atas 17 tahun yang beraktivitas sebagai pekerja di sektor formal dan informal baik di Swasta/BUMN/ASN (39,7%), sebanyak (27,5%) merupakan ibu rumah tangga dan (32,8%) bekerja sebagai Pelaku Usaha/Pemilik Usaha.

Mix Metods (Wawancara langsung) dengan menerapkan protokol kesehatan antara Surveyor dan Responden serta recheck/reconfirm melalui polling online. Berlangsung dari 24 Maret-5 April 2021. Berdasarkan hasil survei tentang persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi didapatkan bahwa (40,5%) masyarakat merasakan ketidakpuasan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi pada aspek peningkatan Perekonomian lokal, Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola Wilayah, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Kesehatan, Penegakkan Hukum serta Anti Korupsi. Sedangkan (9,7%) dari Warga Kabupaten Bekasi mengaku SangatTidak Puas dengan kinerja Pemerintah Bekasi.

Di sisi lain, ternyata (36,3%) warga Bekasi merasa puas atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdampak pada persoalan Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, Hukum dan Infrastruktur. Sedangkan masyarakat yang terdiri dari (13,5%) memilih untuk tidak memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Masyarakat Bekasi juga menyoroti beberapa sektor fundamental. Di antaranya sebanyak (29,6%) Warga Bekasi menginginkan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi serius dalam melakukan peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan.

Selain itu (17,4%) warga Bekasi berharap kepada Pemerintah lokal untuk dapat memperbaiki serta meningkatkan kinerja pada sektor Pelayanan Publik dan Birokrasi, Penegakkan Hukum dan Anti Korupsi (15,3%), Pembangunan Infrastruktur (15,1%), Kesehatan (10%), Pendidikan (8,2%) dan Ekonomi (4,4%).

Adapun lembaga atau institusi yang menurut mayoritas Warga Bekasi masih layak mendapatkan kepercayaan dari publik yakni DPRD (54,8%). Artinya bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga aspirasi bagi konstituennya terselenggarakan secara optimal. Di samping itu, faktor lainnya yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Bekasi terhadap lembaga ini adalah kepemimpinan dan transparansi.

Sedangkan TNI/Polri mendapatkan kepercayaan (26,3%) dari masyarakat Bekasi yang kemudian disusul oleh Organisasi Masyarakat (12,4%) dan Bupati sebanyak (6,5%). Selanjutnya, ketika ditanyakan kepada warga untuk calon Bupati Bekasi jika hari ini dilakukan Pemilihan Kepala Daerah dengan simulasi lima nama untuk Top of Mind didapatkan sebanyak (14,1%) menyebut Obon Tabroni, (13,9%) memilih Rieke Diah Pitaloka, Daeng Muhammad mendapatkan (13,2%) kemudian disusul oleh Sa’duddin (11,5%) serta BN Holik (9,8%). Sisanya sebanyak (37,5%) belum menentukan sikapnya terhadap pencalonan Bupati Bekasi karena merasa belum tepat untuk memberikan pilihannya saat ini.

Jurnalis: Jarkoni

Editor: Mega