 |
| Perwakilan Warga Desa Burangkeng, Kec. Setu. |
Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Sejumlah perwakilan warga dari 4 Desa di Kabupaten Bekasi terpaksa menemui anggota DPRD Komisi I, DPRD Kabupaten Bekasi di ruang rapat Pansus, Komplek Pemda, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis, 31/10/2019.
Berdasarkan agenda audiensi dari undangan rapat anggota DPRD tertanggal 28 Oktober 2019 yang mengundang perwakilan dari 3 Desa di Kecamatan Setu yakni Desa. Burangkeng, Desa. Cijengkol dan Desa Lubang Buaya, sementara 1 Desa lainnya berasal dari Kecamatan Cikarang Barat yaitu Desa Ganda Mekar.
Semua perwakilan warga berharap dapat bertemu dan menyampaikan semua keluh kesah kepada wakil rakyat yang ketika rapat di buka oleh Sekretaris Fraksi Jamil dan kemudian di Pimpin langsung oleh Ani Rukmini selalu Pimpinan Fraksi.
Rapat dengar pendapat yang di agendakan pukul 14 terpaksa molor 1 jam karena Komisi I tengah menjalani kegiatan serupa dengan menerima aspirasi masyarakat.
 |
| Surat Undangan Audiensi |
Hampir seluruh anggota dewan dari Komisi I hadir dalam rapat tersebut, warga dari 4 Desa dan Kepala Desa atau perwakilan, pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian PUPR mengundang perwakilan dari Kejaksaan, dan perwakilan dari Dinas ATR/BPN dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional.
Persoalan yang krusial dalam keluh kesah itu adalah dimana ada dugaan oknum yang bermain untuk mengambil keuntungan dari proses pembebasan lahan untuk ruas jalan tol Cimanggis - Cibitung dengan memberikan harga semurah mungkin kepada masyarakat, alhasil ada beberapa warga yang tanahnya dibayar sekitar Rp. 500 ribu rupiah permeter persegi dan Rp. 800 ribu permeter.
Dari penelusuran awak vnn.co.id harga tanah di Kecamatan Setu dan sekitarnya sudah merangsek naik menjadi kisaran Rp. 1 juta permeter persegi sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini karena akses yang mudah dari kawasan industri dan pusat Kota.
 |
| Ruas Tol Cimanggis - Cibitung di Desa Burangkeng. |
Sehingga dengan transaksi yang sudah terjadi atau akan terjadi dengan harga tersebut ada sejumlah warga yang miris tidak dapat mendirikan bangunan karena uang dari pembayaran tanah tak cukup untuk membeli tanah baru atau material bangunan.
Menurut Jamil anggota fraksi PAN-PBB itu menjelaskan bahwa proyek Tol Cimanggis - Cibitung itu merupakan Proyek Nasional sehingga harus menguntungkan bagi masyarakat.
"Seperti pesan Pak Presiden Joko Widodo, ini kan proyek pemerintah pusat, tidak ada ganti rugi dalam proyek ini yang ada ganti untung" ucap Jamil.
 |
| Ruang Audiensi. |
Dalam sesi tanya jawab terdapat segudang persoalan yang masih ingin rakyat kabupaten bekasi keluhkan, dimulai dari soal Surat Sertifikat tanah yang tidak kunjung kembali ke tangan pemilik, terdapat tanah yang sudah di bangun jalan tol namun belum juga selesai pembayaran.
Disampaikan oleh Sugeng, salah satu perwakilan warga Desa Burangkeng ia menyesalkan sikap penilai harga tanah (Aprisal) yang memberikan harga tanahnya sebesar Rp. 1 juta permeter, padahal sebelum ada proyek tol tanah miliknya yang strategis masuk mobil truk muatan besar itu kisaran di harga 2 sampai 4 juta Permeter.
Karena Audiensi yang berakhir menjelang adzan maghrib itu akhirnya ditutup dan semua persoalan menyangkut 4 Desa tersebut akan disusun secara rapih dalam pertemuan lanjutan antara Komisi I dengan perwakilan.
Jurnalis: IP/AG
Editor: IP
