Vnn.co.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu segera menyusun laporan Rencana Aksi (Renaksi) guna percepatan rehabitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan pada rapat Ekspose Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Bengkulu di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (25/6). BNPB juga meminta agar penyusunan laporan renaksi tersebut sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
Bencana banjir dan longsor di Bengkulu pada 26 April 2019 lalu telah memakan korban meninggal dunia sebanyak 25 jiwa, korban hilang tiga jiwa, jumlah pengungsi sebanyak 13.728 jiwa, luka-luka empat jiwa, penduduk rentan 22.820 dan total terdampak hingga 45.142 jiwa.
Bencana tersebut juga mengakibatkan beberapa kerusakan dan kerugian di antaranya; dari sektor infrastruktur senilai 280 milyar dengan perkiraan kebutuhan sekitar 1 triliyun. Pada sektor perumahan/permukiman senilai 111 milyar dengan perkiraan kebutuhan 50 milyar.
Sektor ekonomi produktif senilai 63 milyar dengan perkiraan kebutuhan hingga 76 milyar. Untuk sektor sosial sebesar 10 milyar dengan perkiraan kebutuhan senilai 5,5 milyar. Sedangkan untuk lintas sektor senilai 44 juta dengan perkiraan kebutuhan hingga 309 juta. Dari keseluruhan tersebut, diperkirakan total prakiraan kebutuhan mencapai 1,1 triliyun.
Dalam mencukupi kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan anggaran untuk penanganan pascabencana dari empat sumber, yakni; APBD Kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan Hibah melalui BNPB.
Menanggapi usulan tersebut, BNPB memahami dan meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat segera melengkapi tiga hal yakni; laporan kejadian , usulan dan pernyataan darurat sehingga BNPB bisa segera memberikan Dana Siap Pakai (DSP).
Selain itu, BNPB juga meminta agar ke depannya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat belajar dari pengalaman peristiwa kebencanaan baik dari wilayah Bengkulu maupun wilayah lain.
Sebelumnya Kepala BNPB, Doni Monardo selaku pemimpin rapat menyinggung tentang bencana di Konawe Utara sebagai bahan renungan dan pembelajaran. Banjir yang terjadi di Konawe Utara lebih besar dari banjir di Bengkulu. Akan tetapi banjir di Konawe Utara tidak memakan korban jiwa sama sekali. Hal itu dikarenakan warganya mau mengikuti arahan dari pemerintah yang menginstruksikan untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Oleh karena itu, Doni memuji kinerja Bupati Konawe Utara dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) karena kolaborasi antar keduanya terjadi di waktu yang tepat sehingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Ketika BMKG melaporkan prakiraan cuaca, maka Bupati Konawe Utara segera bertindak.
Doni juga mengambil contoh lain yakni banjir bandang di Sentani beberapa waktu lalu. Menurut Doni dari hasil data lapangan, para warga yang menjadi korban bencana hingga mencapai ratusan tersebut dikarenakan mereka enggan dievakuasi dan lebih mengkhawatirkan harta benda mereka. Sehingga ketika banjir bandang melanda, mereka terlambat menyadari dan tidak mampu menyelamatkan diri.
"Warga di Konawe Utara bisa selamat karena mereka mau mengikuti arahan pemerintah untuk segera keluar dari rumah. Namun apa yang terjadi di Bengkulu dan Sentani berbeda. Mereka (warga) enggan mengungsi karena harta benda. Akibatnya jatuh korban," kata Doni.
Selain itu, Doni juga mengajak seluruh unsur untuk tidak hanya melihat sekarang. Tetapi juga harus melihat lima, sepuluh, sampai tahun-tahun ke depan. Bagaimana mengubah perilaku manusia agar bisa selamat dari bencana. Hal itu menurut Doni hanya bisa dilakukan dengan menjaga keseimbangan hidup, baik vertikal maupun horizontal. Selain itu juga memperbanyak hubungan dengan alam, karena dengan "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita".
HUMAS BNPB
