VNN.CO.ID, Tangerang — Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mengungkapkan bahwa anggaran untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah subsidi pada tahun depan mengalami defisit yang cukup besar, yakni sekitar Rp 48,4 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada Jumat, 15 November 2024.
Dilansir dari Tempo.co, Maruarar mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia untuk 2025 saat ini hanya mencapai Rp 5,1 triliun, sementara kebutuhan dana pembangunan rumah bersubsidi menurut Satgas Perumahan mencapai Rp 53,6 triliun. “Ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun,” katanya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP, menyatakan bahwa program 3 juta rumah juga akan menyasar masyarakat yang bekerja di sektor informal. Skema subsidi perumahan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mengakses pembiayaan perumahan yang lebih baik.
Peni juga menambahkan bahwa skema pembiayaan untuk program ini masih dalam tahap pembahasan. Melalui pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PKP berharap ada dukungan lebih lanjut terkait penganggaran. “Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan,” ujar Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP juga menyarankan penguatan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program perumahan, termasuk dalam bentuk penugasan pegawai yang kompeten untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan pelaksanaan yang lebih efisien.
