Kini Pukul :

DPD RI Dorong Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi dan Lumbung Ikan Nasional di Maluku

 

Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI.

Vnn.co.id, Jakarta - Melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal khususnya Provinsi Maluku, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku dan mendorongnya sebagai lumbung ikan nasional.

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.

Menurutnya, daerah Tulehu, Ambon merupakan salah satu alternatif lokasi yang bagus untuk pembangunan pelabuhan baru, sebab kondisi perairan yang tenang dan kedalaman yang baik.

Selain berdasarkan studi yang dilakukan oleh World Bank, pemilihan Tulehu juga preferensi studi oleh Kementerian Perhubungan.

Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan akan dibiayai APBN, dan ke depan akan dilanjutkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) dengan tambahan infrastruktur.

Sebuah pelabuhan terintegrasi, kata Nono, harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya pembangkit listrik mandiri, akses jalan yang memadai, dan alur pelayaran yang baik. Selain itu, perlu pendesainan agar sewaktu-waktu bisa ekspansi.

“Pembangunan pelabuhan harus dipikirkan pengembangan jangka panjang, hingga 50 tahun ke depan, sehingga tidak mengalami hambatan jika melakukan ekspansi” tutur Nono Sampono.

Nono berharap pembangunan Pelabuhan Terintegrasi ini dapat menyejahterakan rakyat Maluku, baik melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun lapangan kerja yang tercipt dari dampak aktivitas bisnis.

Terlebih dengan adanya sistem lumbung ikan nasional terintegritas ini, lanjutnya, juga diharapkan naiknya harga ikan di produsen (nelayan) dan turunnya harga ikan di konsumen (khususnya pulau Jawa) sebagai pasar terbesar dalam negeri.

Dikarenakan kehidupan masyarakat yang dominan bergantung pada sektor perikanan, maka pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi harus mengakomodir kepentongan nelayan tradisional dan skala kecil.

Oleh sebab itu, DPD RI pun mendorong sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kementerian dan lembaga lainnya, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan optimalisasi sistem logistik ikan di Maluku.

Hal itu bisa dimulai dari desa-desa pesisir ke pelabuhan-pelabuhan perikanan dan masuk ke pelabuhan perikanan terintegrasi di Ambon. “Sehingga, dari Ambon bisa ekspor ke luar negeri atau menuju ke konsumen dalam negeri serta tentunya untuk konsumsi di Maluku,” ujar Mantan Kabasarnas ini.

Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

 Red: Mega