 |
| PT PLN (Persero). |
Vnn.co.id, Gresik - Layanan listrik dan telepon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terancam diputus oleh PLN (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Ini karena Pemkab Gresik tak kunjung membayar tagihan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran kegiatan atau operasional kesekretarian setiap bulan dari APBD mencapai Rp 20 juta sampai Rp 50 juta per OPD. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kepentingan operasional, seperti tagihan listrik dan telepon.
Di sisi lain, Mujiharto, Manajer Bisnis dan Pemasaran PLN UP3 Gresik menyatakan bahwa sampai saat ini pun tagihan listrik Pemkab Gresik belum terdengar. Padahal, biasanya tagihan bulanan yang mencapai lebih dari Rp 3 miliar tersebut diterima PLN UP3 Gresik di bawah tanggal 10 setiap bulan.
"Kami sudah beberapa kali membicarakan ha ini. Memang sampai saat ini belum ada titik temu. Hanya sebatas koordinasi saja," ucap Mujiharto.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Siswadi Aprilianto belum memberikan penjelasan mengenai hal ini, sebab belum dapat dihubungi.
Red: Mega
