 |
| FINTER Audiensi Dengan Kadisnaker. |
Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi — FINTER alias Forum Informatif dan Pemerhati Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi kembali sambangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Menemui Sekretaris Daerah (Sekda) pada Kamis, (07/02/2019)
Kedatangan FINTER disambut Edi Rohyadi selaku Kepala Dinas dan beberapa orang Staff Disnaker.
Dalam kesempatan itu, Gunawan, SH selaku Koordinator Umum (Korum) FINTER saat audiensi yang dihadiri Kadisnaker, mempertanyakan kejelasan proses Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ketenagakerjaan yang telah beberapa bulan mandek di tangan eksekutif.
“Kami datang kesini hanya mempertanyakan kejelasan tentang Proses Perbup itu karena sampai saat belum jelas dan dimana yang menjadi kendalanya agar dijadikan Perbup sebagai acuan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016 yang selama ini mangkrak,” kata Gunawan.
Tambah Gunawan, Perbup Ketenagakerjaan itu untuk memberikan kemudahan pintu masuk dan perluasan kerja bagi putra dan putri yang ber- KTP Kabupaten Bekasi agar mudah dan di prioritaskan sebagai tenaga kerja pada perusahaan – perusahaan yang ada di Bekasi.
Dari hasil pertemuan tersebut, FINTER mengaku tak puas hasil audiensi dengan pihak Disnaker dan akan mengagendakan mendatangi Plt Bupati Bekasi.
Sementara pihak Disnaker Kab. Bekasi mengaku sudah mengajukan draf Perbub Ketenagakerjaan tersebut ke Plt Bupati.
“Tapi tidak tahu ini kendalanya di mana apakah masih di staff ahli atau dimana,” kata Kepala Disnaker Edi Rohyadi.
 |
| FINTER Meminta Arahan Sekda H. Uju. |
Pasca menemui pejabat di Dinas Tenaga Kerja, pengurus FINTER bersilaturahmi dan diskusi meminta arahan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) H. Uju, dimana dalam kesempatan itu Sekda menyampaikan sejumlah hal.
"Saya akan coba koordinasi dengan stakeholder terkait kenapa bisa mandek Perbup tersebut dan akan saya dorong agar segera rampung karena ini memang kewajiban kita sebagai pemangku jabatan" Ucap H. Uju.
Seperti diketahui sebelumnya FINTER selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada pemerintah untuk membahas segala sesuatu kaitan dengan ketenagakerjaan, namun tidak menutup kemungkinan jika hal itu tidak dapat diraih maka akan ada aksi dari lembaga tersebut.
Jurnalis: Doray
Editor: IP
