Kini Pukul :

Said Salahuddin: DPR Perlu Tangani Serius Terkait Ribuan E-KTP Tercecer Dengan Membuat PANSUS

Ribuan E-KTP Ditemukan Di Sawah,
Sekitar Duren Sawit, Jakarta Timur.
Vnn.co.id, Jakarta — Dengan ditemukannya ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta, terus menuai sorotan publik.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menduga, kasus e-KTP yang tercecer itu bukan atas skenario partai politik koalisi bila memang ada pihak yang sedang merancang kecurangan Pemilu 2019.

Melainkan, lanjut dia, kasus itu diduga dilakukan atas skenario dari pemain tunggal salah satu parpol.

Seperti keterangan beliau yang dilansir dari kronologiid.

“Mereka merancang skenario kecurangan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tetapi sekali lagi ini baru satu asumsi jika memang benar ada skenario kecurangan Pemilu lewat manipulasi e-KTP,” katanya melalui siaran pers, Selasa (11/12/2018).
KTP Yang Tercecer di Sawah.
Said menjelaskan, e-KTP tidak hanya bisa digunakan sebagai alat kecurangan di pipres. Pasalnya, dokumen kependudukan itu juga bisa digunakan untuk Pileg 2019.

“Di pileg, e-KTP tidak bisa digunakan untuk mencoblos semua parpol anggota koalisi. Dia hanya bisa dimanfaatkan untuk mencoblos satu parpol saja. Nah, parpol yang lain tentu tidak akan rela jika hasil kecurangan itu hanya dinikmati oleh salah satu parpol saja dalam koalisi mereka,” jelasnya.

Menurut Said, tidak akan ada lagi semangat koalisi dalam pileg. Yang ada, menurutnya, masing-masing parpol akan berkompetisi untuk saling berebut suara.

“Dalam konteks itulah saya meragukan ada skenario kecurangan yang dirancang secara kolektif oleh koalisi parpol pendukung capres-cawapres tertentu. Probabilitasnya kecil sekali,” tutur Said.

Namun, menurut dia, masih banyak kemungkinan yang lain dalam sejumlah kasus e-KTP tersebut. Bahkan, menurutnya, bisa saja memang tidak ada skenario kecurangan apapun dari kisruh tersebut.

“Nah, untuk mengungkap benar-tidaknya ada rencana kecurangan pemilu itulah saya mendorong DPR untuk mengajukan Hak Angket melalui pembentukan Panitia khusus (Pansus),” pungkasnya.

Redaksi

No comments