Eko Syaiful Rohman Interupsi Pada Rapat Paripurna DPRD, Kaitan dengan DOB Bogor Timur dan Pencemaran Sungai Cileungsi.

Bupati Bogor LKPJ 2013-2018.

vnn.co.id, Kabupaten Bogor - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penerimaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti. Sidang yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin, (10/9/18).

Pada sidang paripurna istimewa tersebut terdapat interupsi dari anggota dewan sebelum sidang ditutup dengan doa, mengingat LKPJ kali ini berbeda dengan LKPJ tahun-tahun sebelumnya, LKPJ tahun ini merupakan rangkuman dari awal masa jabatan hingga akhir selama 5 tahun, periode 2013-2018 Bupati Bogor.

Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan pencapaian yang sudah diraih dari Visi dan Misi yang hampir semuanya dapat direalisasikan. Hanya saja ada beberapa hal yang belum tercapai yakni Angka Harapan Hidup karena Badan pusat statistik (BPS) mengeluarkannya pada tahun 2019 kemudian jalan poros tengah timur itupun hanya timur saja yang bermasalah karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“ini merupakan masukan kepada Bupati yang akan datang untuk terus di dorong karena tanahnya sudah selesai tinggal menunggu program dari pusat karena itu merupakan jalan strategis kewilayahan dan itu harus dibiayai dari pusat karena kelas jalannya kalau daerah tidak mungkin,” Ujar Bupati.

Eko Syaiful Rohman, Fraksi PKS.

Ditempat yang sama, Eko Syaiful Rohman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang berada di Komisi III itu menyampaikan beberapa hal dalam interupsinya:

1. Ucapan terima kasih kepada Bupati yang telah melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga proses pemekaran Bogor Timur sudah dianggarkan dana kajian dan September ini akan selesai.
2. Agar Bupati segera membuat surat ke DPRD Kabupaten Bogor, DPRD akan melakukan persetujuan bersama atas percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur dan untuk selanjutnya dilayangkan surat kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Saya di Komisi III bersama pecinta lingkungan mendapat temuan, Komisi III tidak pernah menemukan penyebab air Cileungsi menghitam dan ditemukan hanya saat kemarau pipa tersebut. Di akhir jabatan Bupati mohon segera ditindak tegas dengan sanksi bagi perusahaan jahat yang mencemari lingkungan karena tidak adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

LKPJ yang dilaksanakan itu mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 pasal 1 angka 9, yang berisikan, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Jurnalis: IP