Gempa NTT: 38 Rumah Terdampak, Warga Bertahan di Dapur

VNN.CO.ID,MANGGARAI BARAT, NTT — Puluhan keluarga terdampak bencana di Dusun Pampa, Desa Tiwuriwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi kondisi darurat.

Sedikitnya 38 rumah terdampak, sementara warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan hunian terpaksa bertahan di bagian dapur rumah yang masih tersisa.

Dari jumlah tersebut, 16 KK tercatat berada di Dusun Pampa. Kerusakan rumah warga dilaporkan bervariasi, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Sedikitnya tiga rumah dilaporkan roboh total.

Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah warga belum memiliki tempat tinggal sementara yang memadai. Bagian dapur rumah yang masih berdiri, termasuk bangunan berdinding kayu, dimanfaatkan sebagai tempat berlindung karena bagian utama rumah mengalami kerusakan.

Situasi tersebut menjadi perhatian Ketua Umum Garuda Cakra Indonesia (GCI) Sonny Yudhawan bersama tim dan redaksi yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Sonny mengatakan, kedatangannya ke wilayah pelosok tersebut untuk memastikan kondisi masyarakat secara langsung sekaligus melihat apakah data kerusakan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

> “Kalau menurut laporan desa itu campur, rusak berat, sedang dan ringan. Tapi setelah saya cek ulang, yang ringan ternyata kategorinya berat. Yang penting saya tahu kondisi sebenarnya di lapangan,” ungkap Sonny.

GCI Soroti Kerusakan Rumah Bantuan

Selain kondisi hunian warga, GCI turut menyoroti adanya rumah yang dibangun melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian konstruksi.

Sonny membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah rumah yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat.

> “Yang membuat miris, rumah yang dibangun secara mandiri di sini ada yang tidak roboh, tidak goyang dan tidak retak. Justru ada rumah bantuan pemerintah yang mengalami kerusakan. Ini tentunya perlu menjadi perhatian dan kalau perlu diperiksa secara teknis,” ujarnya.

Menurut Sonny, kondisi tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai persoalan kualitas bangunan tanpa pemeriksaan teknis.

Namun, temuan lapangan tersebut dinilai layak menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui verifikasi serta pemeriksaan konstruksi oleh pihak berwenang.

Bantuan Tenda Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Hunian

Persoalan lain yang ditemukan adalah keterbatasan tempat penampungan. 

Bantuan tenda yang tersedia disebut masih berupa tenda operasional posko berukuran sekitar 4x4 meter, bukan tenda hunian untuk masing-masing keluarga.

Akibatnya, warga terdampak harus melakukan upaya swadaya untuk mendapatkan tempat berlindung sementara.

Kebutuhan yang mendesak saat ini meliputi tenda hunian keluarga, terpal, perlengkapan perlindungan darurat, dapur umum, serta bantuan pangan dan logistik.

Warga mengusulkan tenda atau terpal berukuran sekitar 8x12 meter agar masing-masing keluarga dapat memiliki ruang perlindungan sementara di sekitar rumah mereka.

GCI Soroti Biaya Mengakses Bantuan

Sonny juga menyoroti persoalan distribusi bantuan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.

Menurutnya, bantuan yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat penerima. Jangan sampai warga justru harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengambil bantuan.

> “Kalau untuk mengambil bantuan warga harus mengeluarkan ongkos Rp20 ribu sampai Rp30 ribu, tentu menjadi pertimbangan bagi mereka. Pemerintah harus melihat kondisi ini secara menyeluruh,” tegasnya.

GCI berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan verifikasi ulang terhadap tingkat kerusakan rumah, memastikan kebutuhan setiap keluarga terdampak, serta mempercepat distribusi tenda hunian dan logistik.

Bagi para penyintas, persoalannya bukan hanya kerusakan bangunan, tetapi bagaimana mereka dapat berlindung secara layak dan aman setelah bencana.

Temuan investigasi Sonny Yudhawan bersama tim dan redaksi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar penanganan terhadap masyarakat terdampak di wilayah pelosok NTT tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut pada tindakan nyata di lapangan.

 (Mansur & tim)