18 Gubernur “Geruduk” Kemenkeu, Protes Pemotongan Dana Daerah hingga 70 Persen

Jakarta, VNN.co.id - Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi kompak mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi.

Kedatangan para kepala daerah itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberatkan.

Para gubernur menilai kebijakan pemangkasan dana itu akan menambah beban daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sebelumnya, pemerintah memang menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp43 triliun, dari Rp649,99 triliun menjadi Rp693 triliun. Namun angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.

Beberapa kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Daftar 18 Gubernur yang Hadir di Kemenkeu

Berikut daftar lengkap 18 gubernur yang ikut dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya:

1. Jawa Tengah – Ahmad Luthfi

2. DI Yogyakarta – Sri Sultan Hamengkubuwana X

3. Jambi – Al Harris

4. Kalimantan Timur – Rudy Mas’ud

5. Kalimantan Utara – Zainal Paliwang

6. Bangka Belitung – Hidayat Arsani

7. Banten – Andra Soni

8. Kepulauan Riau – Ansar Ahmad

9. Sulawesi Tengah – Anwar Hafid

10. Sumatera Barat – Mahyeldi Ansharullah

11. Papua Pegunungan – John Tabo

12. Bengkulu – Helmi Hasan

13. Aceh – Muzakir Manaf

14. Sumatera Utara – Bobby Nasution

15. Lampung – Jihan Nurlela

16. Sulawesi Selatan – Andi Sudirman Sulaiman

17. Nusa Tenggara Barat – Indah Dhamayanti Putri

18. Maluku Utara – Sherly Tjoanda

Pemotongan 20–70 Persen Itu Berat

Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ditunjuk sebagai juru bicara mewakili para kepala daerah.

Ia menegaskan seluruh pemerintah provinsi menolak kebijakan pemotongan TKD yang dinilai terlalu besar dan berdampak langsung pada pembangunan di daerah.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly, dikutip dari Kompas.com.

Sherly menambahkan, banyak daerah kini kesulitan menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.

Nada serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia menilai kebijakan pemotongan TKD justru bisa menghambat pemerataan pembangunan di daerah.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.