Nepal Kacau! PM Mundur, Parlemen Dibakar, Tentara Kuasai Kathmandu

Jakarta, VNN.co.id – Suasana Kathmandu berubah mencekam pada Rabu (10/9/2025) setelah tentara Nepal dikerahkan ke jalan-jalan ibu kota. Langkah ini diambil usai gelombang protes besar-besaran menjalar ke berbagai titik, menyebabkan gedung parlemen terbakar dan perdana menteri mengundurkan diri.

Dengan pengeras suara, tentara mengumumkan pemberlakuan jam malam. Kendaraan lapis baja terlihat melintas di antara bangkai mobil dan gedung yang hangus terbakar. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan agar massa menghentikan protes dan memilih jalur dialog.

Kerusuhan bermula pada Senin, dipicu kebijakan pemerintah yang sempat melarang penggunaan media sosial serta dugaan kasus korupsi. Penindakan aparat terhadap pengunjuk rasa menewaskan sedikitnya 19 orang, memicu amarah publik yang semakin meluas hingga membakar gedung-gedung pemerintah.

Militer mengingatkan bahwa tindakan vandalisme, penjarahan, atau serangan terhadap properti akan diperlakukan sebagai tindak pidana. Bandara internasional Kathmandu yang sempat lumpuh kini mulai beroperasi kembali, meski asap masih mengepul dari puing gedung-gedung pemerintahan dan rumah politikus.

Rumah mantan perdana menteri empat periode, KP Sharma Oli (73), juga jadi sasaran. Massa membakar kediamannya pada Selasa, hingga memaksa Oli mundur dari jabatan politik. Tragisnya, laporan menyebut istrinya tewas akibat terjebak dalam kebakaran tersebut.

“Ini akibat ulah buruk para pemimpin kita,” kata Dev Kumar Khatiwada (60), pensiunan polisi, kepada AFP. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembakaran gedung bukanlah solusi.

Krisis Nepal langsung menuai perhatian dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak menahan diri agar kekerasan tak semakin meluas. Sementara International Crisis Group menyebut situasi ini sebagai titik balik besar dalam perjalanan demokrasi Nepal.

Meski seruan dialog terus digemakan, arah politik Nepal pascakerusuhan masih samar. Para analis menilai dibutuhkan pemerintahan transisi yang melibatkan tokoh-tokoh dipercaya rakyat untuk menenangkan situasi.

Di balik gelombang protes ini, kondisi sosial-ekonomi jadi pemicu utama. Lebih dari 20% warga muda Nepal masih menganggur, dengan PDB per kapita hanya US$1.447. Ketimpangan makin terasa ketika media sosial dipenuhi konten mewah anak-anak pejabat, yang makin membakar kemarahan publik.