Legitimasi Pemerintahan Prabowo Dinilai Terancam Jika Gelombang Demo Terus Meluas

VNN.co.id - Pakar dan Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Andri Rusta, menilai legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berada dalam situasi berbahaya jika aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini tidak segera mereda. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu gejolak di tengah publik dan pasar internasional.

Terkait pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan penggunaan peluru karet untuk menghadapi demonstran anarkis, Andri menegaskan langkah tersebut semestinya hanya dijadikan pilihan terakhir. 

“Harusnya ini adalah pilihan terakhir kepolisian ketika situasi tidak terkendali lagi, tetapi jika kondisi terkendali, kepolisian harus menghindari jatuhnya korban jiwa,” kata Andri kepada Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.

Sebelumnya, beredar video arahan Kapolri Listyo Sigit kepada jajaran untuk tidak ragu menggunakan gas air mata hingga peluru karet jika massa anarkis menyerang markas maupun asrama kepolisian. 

“Haram hukumnya yang namanya Mako diserang. Dan kalau mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak,” ujar Listyo dalam rekaman yang beredar. Ia menegaskan bertanggung jawab penuh atas instruksi tersebut karena mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Andri memperingatkan, jika kondisi semakin memanas hingga muncul opsi darurat militer, justru akan semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat. 

“Kalau kemarahan bisa diredam, darurat militer tidak sesuatu hal yang harusnya dilakukan sekarang,” ucapnya.

Gelombang demonstrasi sendiri bermula sejak 25 Agustus 2025, dipicu protes atas tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Aksi tersebut kemudian meluas menjadi kerusuhan dan penjarahan di sejumlah kota besar.

Puncak ketegangan terjadi pada 28 Agustus ketika kendaraan taktis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), di kawasan Rusun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.

Kematian Affan menyulut amarah publik, terutama kalangan pengemudi ojol, yang kemudian mengepung Mako Brimob Polda Metro Jaya dan menggelar aksi serupa di berbagai daerah seperti Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Situasi kian memanas pada 29 Agustus malam, ditandai bentrokan antara aparat dan massa. Polisi menembakkan gas air mata, sementara massa membakar gedung DPRD, kantor kepolisian daerah, hingga fasilitas umum.

Amarah publik makin tersulut setelah beredar kabar sejumlah anggota DPR justru berada di luar negeri di tengah krisis, termasuk Ahmad Sahroni yang menjadi sorotan akibat pernyataannya. 

Rumah pribadi Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bahkan dijarah massa pada Sabtu sore, disusul aksi serupa di kediaman publik figur seperti Eko Patrio, Uya Kuya, hingga rumah pejabat negara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.***