Dugaan Pungli dan Sunat Bantuan KIP SDN Karang Mukti 01, Kabid : Gak Boleh Itu -->

Dugaan Pungli dan Sunat Bantuan KIP SDN Karang Mukti 01, Kabid : Gak Boleh Itu

, 10/06/2022 12:35:00 PM


Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Diduga adanya praktek pungutan liar yang dilakukan melalui dipotongnya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan adanya dugaan dipungutnya biaya administrasi oleh pihak Sekolah Dasar Negeri Karang Mukti 01 sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi murid yang menerima dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Yudi saat diminta tanggapannya terkait hal tersebut tidak dibenarkan.

"Gak boleh itu di potong-potong dan gak ada biaya-biaya administrasi, semua hak siswa. SD mana itu bang nanti akan coba di kroscek dan dievaluasi, terima kasih informasinya," ujar Kabid SD, Yudi melalui sambungan telepon selulernya, Senin (04/10/2022).

Dikatakan Yudi, bantuan itu seharusnya langsung ke rekening penerima artinya kalau sampai ada potongan dan biaya administrasi itu tidak benar, semua hak penerima.

"Gak ada potong-potongan maupun biaya administrasi," tegas Kabid Yudi.

Diberitakan sebelumnya, temuan ini berawal dari keluhan wali murid SDN  Karang Mukti 01 yang beralamat di Jalan Lintas Proklamator Kp Jarakosta Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Wali murid mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01 pada saat pengambilan dana PIP melalui KIP yang diduga dilakukan oleh oknum pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01.

Wali murid SDN Karang Mukti 01 yang berinisial AB menyampaikan keluhan tersebut kepada wartawan dan memaparkan bahwa sejak setahun lalu hanya menerima uang bantuan KIP sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) yang harusnya diterima Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

"Itu terjadi sejak setahun lalu, saya menerima hanya Rp 400.000, yang seharusnya memang dari pemerintah Rp 450.000. Parahnya lagi, ini kan lagi pandemi Covid-19, mereka juga kan sudah digaji, masa hak masyarakat masih disunat juga," keluh AB kepada wartawan.

Tak hanya itu kata AB, bahkan ada permintaan uang administrasi Rp 50.000 rupiah untuk proses pencairan yang di ucapkan langsung oleh Kepala Sekolah SDN Karang Mukti 01. Jika tidak memberikan uang administrasi, silahkan urus sendiri.

"Iya, Kepala Sekolah yang minta uang administrasi langsung Rp 50.000, jika tidak memberikan silahkan urus sendiri. Artinya jika tidak memberikan uang Rp 50.000 dengan dalih administrasi maka kami suruh urus sendiri, lantas tugas pihak sekolah hanya ngurus yang bayar? kan itu tidak diwajibkan untuk bayar, dan sudah kewajiban sekolah untuk mengurus itu semua," kata AB.

Ia pun meminta kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi untuk tidak diam dan segera memberikan sanksi. Ia pun siap melaporkan hal ini Kepada Disdik, BKD bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan efek jera dan memberikan contoh selaku tenaga pendidik.

Wali murid yang berinisial AB pun dengan tegas siap dikonfrontir jika pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01 tidak mengakui, bahkan Ia memegang rekaman percakapan yang ia siap pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Karang Mukti 01, Hj Lilis saat dikonfirmasi ruang kerjanya, Kamis (29/9/2022) berkilah tidak melakukan hal tersebut dan bahkan meminta untuk tidak dipublikasikan dan akan memperbaiki hal tersebut dan memberikan ucapan terima kasih atas informasinya. 

Untuk diketahui, Pungli merupakan salah satu modus korupsi yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001.


Rep : Ahim
Red : Ramdhan

TerPopuler

close