 |
Ilustrasi (foto : istimewa) |
Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Salah satu program Pemerintah Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikucurkan oleh Pemerintah yang sebelumnya dalam bentuk bahan pokok dan di tahun 2022 diganti menjadi Uang Tunai diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat. Salah satunya masyarakat di wilayah Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sayangnya program tersebut diwarnai dugaan pungutan liar oleh oknum di wilayah Desa Wibawamulya.
Kepala Desa Wibawamulya, H. Firman Ruly Zaelani saat diminta kembali tanggapannya terkait adanya dugaan pungli program BPNT di wilayahnya memilih untuk bungkam seribu bahasa dan memblokir nomor WhatsApp wartawan. Sementara, Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Cibarusah, akan mengkroscek informasi tersebut
"Saya tidak tahu, justru baru tahu adanya di pemberitaan. Saya sudah komunikasi dengan PSM tapi tidak tahu juga dan tahunya juga setelah ada informasi dari pemberitaan, nanti dikroscek," ujar Ketua TKSK Kecamatan Cibarusah, Irma saat diminta tanggapannya, Selasa (26/4/2022).
Pada dasarnya kata Irma, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa program tersebut untuk mengurangi beban masyarakat dan tanpa dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Adapun jika benar hal itu terjadi adalah ulah oknum. Beda halnya jika memang masyarakat yang memberi, mungkin sebatas ucapan terima kasih.
"Terima kasih informasinya ya bang, terima kasih juga sudah bantu mengontrol, Insya Allah nanti akan kami kroscek, semoga kalau hal itu benar sebagai suatu pelajaran agar tidak terulang lagi dan semakin baik kedepannya," singkat Irma.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, saat diminta tanggapannya pada Hari Senin, (25/4/2022), Ketua BPD Desa Wibawamulya, Badriawan, menegaskan bahwa kalau memang itu benar dari masyarakat silahkan laporkan saja dan tindak tegas.
Ia pun sangat mendukung untuk ditindak tegas jika benar hal itu adanya dugaan pungli, apalagi jika hal itu benar dikatakan oleh masyarakat.
Tetapi kata Badriawan, beda halnya jika memang masyarakat memberi. Jika sudah diminta itu sudah lain cerita, maka sudah seharusnya ditindak tegas karena itu menyangkut hak masyarakat.
"Kalau diberi oleh masyarakat dan diminta itu jelas berbeda," ujar Badriawan.
Kembali ditegaskan Badriawan jika hal itu benar, silahkan laporkan saja dan tindak tegas agar nantinya hal seperti itu tidak terulang lagi. Minimal bisa memberikan efek jera.
Perlu diketahui, dugaan pungli tersebut terungkap berdasarkan informasi dan penelusuran wartawan di beberapa Rukun Tetangga (RT) wilayah Dusun II Desa Wibawamulya. Salah satu warga sebutnya Bunga (Nama Samaran) yang meminta identitasnya untuk disembunyikan mengungkapkan bahwa dirinya diminta uang Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah).
"Iya, diminta uang Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) katanya disuruh Pak RT bahkan bawa bawa catatan satu satu, gak tahu buat apa. Namanya diminta, saya kasih," ungkap Bunga kepada wartawan, Minggu (24/4/2022).
Ia pun menjelaskan kartunya pun dipungut kembali oleh Pak RT berikut dengan PIN ATMnya semua dicatet. Katanya mau pencairan lagi.
Padahal bantuan tersebut untuk mengurangi beban masyarakat dan tidak dibebani biaya alias gratis dan seutuhnya milik masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Warga lainnya yang minta identitasnya untuk disembunyikan juga mengungkapkan hal yang sama, diminta uang Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) bahkan ada yang mencapai Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/KPM.
Sementara itu, salah satu oknum RT di wilayah Dusun II saat dikonfirmasi berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berbeda-beda dalam memberikan penjelasan.
Lain halnya dengan Ketua RT 09 di wilayah Dusun III, Jaka mengatakan bahwa itu inisiatif dari warga terkait ucapan terima kasih sudah dibantu bahkan ada juga yang tidak ngasih.
Rep : Ahim
Red : Ramdhan
