 |
| Achmad Fathoni, Anggota DPRD Kab. Bogor. Fraksi PKS.. |
Vnn.co.id, Bogor - Dalam rangka mengevaluasi menyampaikan review atas pengawasannya terhadap kinerja dinas/SKPD Pemerintah Kabupaten Bogor yang berada di bawah komisi III, Achmad Fathoni selaku anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor yang mewakili Fraksi PKS ini memaparkan hasil dari evaluasi kinerja tersebut.
Sejak dilantik menjadi anggota dewan periode 2019-2024, beberapa Komisi di DPRD Kabupaten Bogor mulai menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat dan mulai mengimplementasikan dalam bentuk nyata hasil dari serapan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
Achmad Fathoni dalam hal ini menyampaikan beberapa hasil dari evaluasi kinerjanya sejak dilantik hingga saat ini, salah satunya terkait infrastruktur dan lingkungan hidup.
 |
| Ilustrasi |
Infrastruktur seperti yang sudah disampaikan oleh Achmad Fathoni membahas terkait 3 hal, yaitu :
1. Banyak proyek infrastruktur tidak sesuai dengan ketentuan waktu dan mutu, bahkan beberapa mengalami kegagalan. Ini kemungkinan dikarenakan proses tender dan lelang yang kurang baik, pengerjaan yang dimulai di bulan-bulan akhir tahun dan membuat pekerjaan menumpuk serta pengawasan yang kurang baik.
2. Perlunya perencanaan infrastruktur yang lebih baik. Seperti mengganti jalan-jalan dari yang semula pengerasannya menggunakan aspal menjadi pengerasan beton, membuatkan drainase untuk memperpanjang usia jalannya, menempatkan PJU dengan baik serta evaluasi alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan agar lebih terasa manfaatnya.
3. Perencanaan dan perhatian untuk sistem irigasi serta jaringan salurannya harus lebih di tingkatkan, khususnya di wilayah pertanian seperti Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, dan beberapa wilayah lainnya.
4. Perlu study yang lebih baik dengan melibatkan institusi PT untuk solusi strategis dalam menanggulangi musibah kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bogor setiap musim kemarau.
 |
| Ilustrasi |
Dalam menyampaikan hasil reviewnya, Achmad Fathoni juga memaparkan terkait lingkungan hidup. Diantaranya yaitu :
1. Apresiasi atas usaha yang dilakukan Bupati bersama jajaran DLH antara lain program Antik, KRL, BKGC, dan lainnya. Yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah dan peduli terhadap lingkungan.
2. Program-programnya harus dilandasi perencanaan dan target yang jelas agar memberikan arah kebijakan yang baik dalam pengelolaan limbah.
3. Harus ada perencanaan di DLH yang menitikberatkan pada penambahan anggaran guna meningkatkan pembinaan masyarakat, mengurangi anggaran dalam pengadaan kendaraan sampah yang cenderung membebani anggaran, serta harus ada terobosan teknologi pengolahan akhir sampah.
4. Dalam penanganan sungai dan situ, DLH dirasa belum menangani secara tuntas. Semestinya dibentuk satgas LH yang melibatkan masyarakat disekitaran pinggiran sungai, serta menindak tegas terhadap pelanggar atau pelaku pencemaran.
Red : RMD
