 |
| Ribka Tjiptaning, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan. (c) |
Vnn.co.id, Jakarta - Potongan video yang berisi kritikan Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto ramai dibahas. Dalam video tersebut, Ribka Tjiptaning mengkritik perbedaan pelayanan Rumah Sakit yang diterima Warga Negara di Indonesia.
Dilihat Vnn.co.id dari Video yang beredar dan Tayangan Video DPR RI, Sabtu (09/11/2019), Rapat Kerja tersebut diketahui digelar pada Rabu (06/11/2019) di gedung DPR RI. Potongan video rapat dengar pendapat itu, ramai dibagikan di Facebook, Twitter dan Instagram
Ribka Tjiptaning awalnya berbicara tentang dirinya tak tertarik membahas data-data defisit BPJS Kesehatan dan berfokus pada masalah rakyat yang belum juga bisa terlayani dengan baik. Menurutnya, Pemerintah tak perlu mencari pembenaran soal biaya yang sudah dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan warga.
"Jangan cari pembenaran juga Pemerintah, 'Ini yang sudah saya berikan untuk rakyat yang sudah dibayar negara sekian triliun. "Nggak penting rakyat lihat itu, yang rakyat bilang ini masih ada yang nggak bisa bayar, itu lo masih ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi", ucap Ribka Tjiptaning
Dia kemudian mencontohkan perbedaan pelayanan di RS yang diterima pejabat dengan rakyat. Menurutnya, ketika pejabat datang ke RS, langsung disambut dengan baik karena pihak RS tahu ada asuransi yang menanggung.
"Saya perlu ingatkan semua, baik Kementerian, BPJS, Badan Pengawas, maupun DJSN dan kita semua yang ada di sini, mumpung tanda tangan kita masih laku, jangan cuma lihat diri kita sendiri. Kalau Menteri Kesehatan sakit, anggota DPR sakit, di Abdi Waluyo, Wow disambut sama perawatnya, 'Ibu sakit apa? Mau ke dokter Pras?' Karena kita pakai Jasindo," ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV itu.
Ribka Tjiptaning pun menegaskan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Dia mengingatkan soal niat awalnya dibentuknya BPJS untuk memotong birokrasi pelayanan kesehatan sehingga setiap warga negara yang sakit bisa dilayani di mana saja dengan mudah.
"Supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional, orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh semua hak warga negara Indonesia, semua orang punya hak yang sama, karena itu perintah Undang-Undang Dasar," tandas wanita kelahiran Surakarta 60 tahun silam. (Red)
