Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan Untuk Tidak Pemekaran Bogor Timur, Kita Tunggu "goodwill" Pak Presiden Prabowo

H. Mulyadi, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra.

Anggota DPR RI Mulyadi mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menghadapi kesulitan untuk memekarkan Bogor Timur. Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk terus mendorong dan mengawal proses pembentukan DOB tersebut.

“Saya cukup bangga karena anak-anak muda di Jonggol ini terus memberikan kontribusi bagi wilayah Bogor Timur. Ada KKR dan Presidium Bogor Timur yang terus menagih kapan ‘merdekanya’ Bogor Timur ini. Namun, sebagai anggota Badan Anggaran, saya tahu kondisi keuangan negara saat ini masih sulit. Jadi, mohon izin agar ini terus dikawal,” ungkap Mulyadi melalui rilisnya di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, pemekaran DOB Bogor Timur sebenarnya dapat diperjuangkan apabila terdapat political will atau kemauan politik yang kuat dari pemerintah.

“Harusnya bisa diperjuangkan kalau ada political will, artinya ada keterpihakan dan keinginan kuat untuk mewujudkannya. Sebab, ada beberapa wilayah lain yang masuk kekhususan sehingga moratoriumnya bisa dikesampingkan. Hal seperti itu yang bisa diupayakan,” tuturnya.

Pun, sebagai Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu menegaskan komitmen untuk terus mengawal dan menyuarakan aspirasi pemekaran DOB Bogor Timur maupun Bogor Barat di tingkat pusat. 

“Mungkin kami di DPR RI yang harus terus menyuarakan hal itu. Secara tahapan, proses pemekaran Bogor Timur dan Barat sudah masuk ke fase yang pada akhirnya akan menghasilkan kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB untuk dibahas oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Komisi II DPR RI,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa ia terlibat dalam Rapat Paripurna pengesahan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru (DOB). 

Baginya, pengalaman tersebut menujukan bahwa pembentukan daerah baru tidak dapat dilepaskan dari dukungan APBN yang besarannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, hingga kesiapan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, dirinya menekankan, apabila pemekaran telah ditetapkan melalui undang-undang, diperlukan kajian matang untuk menentukan bentuk dan besaran dukungan APBN bagi pelaksanaannya.

Terpisah, Nafizul Alhafidz Rana selaku Ketua Umum Presidium Bogor Timur yang merupakan tonggak perjuangan Pemekaran menyikapi soal Political Will dan keterbatasan anggaran sehingga Pemekaran belum terlaksana sampai dengan hari ini.

"Saya fikir yang disampaikan H. Mulyadi sangat benar sekali memang diperlukan Political Will dari Pemerintah Pusat, karena Papua pun dengan Political Will dari Pusat meskipun dalam situasi Moratorium tetap bisa di mekarkan menjadi beberapa Provinsi" Ungkap Alhafidz Rana.

Nafizul Alhafidz Rana, Ketua Umum Presidium Bogor Timur.

Lanjut Alhafidz, "Karena tidak ada satupun Kabupaten di Indonesia ini yang kapasitas jumlah penduduknya melebihi Kabupaten Bogor, dimana jumlah penduduknya menyamai dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia sehingga menjadi persoalan pelayanan, kepadatan penduduk dan hal lainnya yang dengan adanya pemekaran menjadi salahsatu solusi untuk keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Bogor" Terangnya.

Hal itu yang membuat potensi dan dorongan semangat masyarakat ingin mekar dari Kabupaten Bogor induk.

Lebih lagi di Kabupaten Bogor sudah ada 2 Presiden yang tinggal di wilayah Kabupaten Bogor. 

"Di Kabupaten Bogor ini ada 2 Presiden yang beralamat tinggal disini, Pak Prabowo di Hambalang dan Pak SBY di Cikeas. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah - Red) dan kenyataan untuk beliau segera bisa mengambil langkah yang kongkrit, yakni Pemekaran Bogor Timur sebagai salahsatu solusi untuk mendekatkan pelayanan dan juga percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat di Bogor Timur" Terang Alhafidz.

Sementara menyoal anggaran negara yang terbatas, Alhafidz juga menyinggung bahwa hal itu bukan menjadi alasan.

"Dalam hal keterbatasan anggaran, tentunya ini bukan menjadi alasan untuk tidak terjadi pemekaran. Mari kita tunggu goodwill dari Presiden Prabowo" Tutup Alhafidz. 

Redaksi: IP

Editor: MS

Source: Parlemen.id