 |
| Gedung DPRD Kabupaten Bekasi |
Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelontorkan anggaran dana sebesar Rp 755 juta untuk pakaian dinas 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang baru terpilih pada Pemilu 2019.
Dilansir dari Merdeka.com, "Anggaran tersebut untuk pengadaan enam jenis pakaian dinas dewan baru," kata Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Karya Taruna Uno di Cikarang, Senin (24/6/2019).
Uno menyatakan, anggaran tersebut telah dianggarkan sebelumnya dan telah disepakati bersama melalui pengesahan draf APBD.
"Kalau untuk persiapan pelantikan dewan baru, kami hanya mempersiapkan pakaian dinas serta kelengkapan kebutuhan atribut anggota DPRD," katanya.
Dia merinci, setiap pakaian dinas yang akan dipakai anggota DPRD itu dianggarkan sebesar Rp 2,5 juta. Artinya, untuk enam pakaian dialokasikan sebesar Rp 15 juta untuk satu anggota DPRD. Sehingga total sebesar Rp 750 juta untuk 50 anggota DPRD.
Enam jenis pakaian tersebut di antaranya, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pelantikan, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), pakaian adat, pramuka, dan olahraga.
Kemudian, sisa anggaran sebesar Rp 5 juta juga akan digunakan untuk kelengkapan seragam dewan. Mereka akan mendapatkan pin dengan harga masing-masing sebesar Rp 100 ribu.
"Jadi nantinya para anggota DPRD terpilih dialokasikan satu jenis seragam sebesar Rp 2,5 juta, angka tersebut seluruhnya sama untuk enam jenis dengan seragam lainnya," ungkapnya.
Apabila mengacu pada masa jabatan periode tahun 2014-2019, pelantikan anggota DPRD saat itu dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2014. Namun untuk periode lima tahun ke depan, Uno belum mendapatkan informasi kapan anggota DPRD terpilih bakal dilantik.
"Kami memang belum ada jadwal kapan anggota DPRD akan dilantik, namun untuk persiapannya sudah kami lakukan," katanya.
Pihaknya sudah menyebar undangan kepada para anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih untuk melakukan pengukuran seragam dinas.
"Persiapan untuk para anggota DPRD kami sudah mulai menjalankan pengukuran dan saat ini dari komunikasi yang kami bangun serta melalui surat undangan sudah 37 anggota dewan yang melakukan pengukuran," kata Uno. **
