 |
| Gambar Hanya Ilustrasi. Sumber: Grup WA |
Vnn.co.id, Kota Pekanbaru — Presiden Joko Widodo mengaku malu saat kebakaran hutan di Indonesia sempat menjadi pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 ASEAN di Singapura.
"Terus terang saya sampaikan saya malu. Di dalam KTT ASEAN ini disinggung dua kali. Kita sebagai bangsa besar malu. Singapura menyampaikan, Malaysia menyampaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, malu sebagai bangsa besar," kata Jokowi usai acara penyerahan gelar adat di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Sabtu (15/12/2018).
Jokowi mengaku pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi kebakaran hutan, termasuk di Riau. Salah satu bentuk komitmennya adalah bahwa ia berjanji akan mencopot pihak berwenang setempat bila kebakaran hutan di sana masih belum bisa dipadamkan.
"Terus terang saya sampaikan saya malu. Di dalam KTT ASEAN ini disinggung dua kali. Kita sebagai bangsa besar malu. Singapura menyampaikan, Malaysia menyampaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, malu sebagai bangsa besar," kata Jokowi usai acara penyerahan gelar adat di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Sabtu (15/12/2018).
Jokowi mengaku pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi kebakaran hutan, termasuk di Riau. Salah satu bentuk komitmennya adalah bahwa ia berjanji akan mencopot pihak berwenang setempat bila kebakaran hutan di sana masih belum bisa dipadamkan.
"Ini perlu saya buka, saya sudah janjian dengan Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, dan Dandim. Janjiannya sebenarnya singkat, kalau masih ada asap di Riau yang saya ganti, yang saya copot, jelas siapa," ungkap Jokowi.
Artinya, ia menjelaskan, jika ada kebakaran hutan di sebuah kabupaten maka Komandan Kodim (Dandim) bertanggung jawab. Lalu apabila tak bisa menyelesaikan, maka akan posisi Dandim akan diganti oleh perwira TNI lainnya.
"Karena harus bisa menggerakkan masyarakat, lembaga-lembaga, dan komponen-komponen yang ada di bawah," bebernya, dikutib Kumparan.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan bukan hanya karena perjanjian itu. Akan tetapi adanya ikut andil masyarakat untuk ikut melakukan penanganan. "Tetapi berkat kerja sama masyarakat, lembaga adat, LSM. Dan juga yang penting," ujarnya.
Artinya, ia menjelaskan, jika ada kebakaran hutan di sebuah kabupaten maka Komandan Kodim (Dandim) bertanggung jawab. Lalu apabila tak bisa menyelesaikan, maka akan posisi Dandim akan diganti oleh perwira TNI lainnya.
"Karena harus bisa menggerakkan masyarakat, lembaga-lembaga, dan komponen-komponen yang ada di bawah," bebernya, dikutib Kumparan.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan bukan hanya karena perjanjian itu. Akan tetapi adanya ikut andil masyarakat untuk ikut melakukan penanganan. "Tetapi berkat kerja sama masyarakat, lembaga adat, LSM. Dan juga yang penting," ujarnya.
Sumber: Nusanewsid
Editor: Jeff
