BREAKING NEWS
SELAMAT JIBRIL 2026 HUT RI 2023 VNNCOID

Ahli Waris Desak Penutupan Aktivitas Limbah B3 PT RMP di Pekayon Jaya, Surat Dilayangkan ke Wali Kota hingga DPRD


VNN.CO.ID
– KOTA BEKASI – Persoalan aktivitas pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan PT Rama Manunggal Perkasa (RMP) di Jalan Laskar Raya No. 27 A, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kembali menjadi sorotan.



Sejumlah ahli waris pemilik lahan secara resmi menyampaikan keberatan dan meminta penghentian seluruh aktivitas perusahaan tersebut. Permohonan itu dituangkan dalam surat tertanggal 2 Juni 2026 yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.


Berdasarkan keterangan perwakilan keluarga, surat permohonan tersebut juga telah disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH/DLHK), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Surat tersebut disebut telah ditandatangani oleh seluruh perwakilan ahli waris.


Dalam suratnya, keluarga menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Laskar Raya, RT 001/RW 002, Pekayon Jaya, merupakan tanah milik keluarga yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8748.


Pihak ahli waris menegaskan bahwa mayoritas keluarga tidak pernah memberikan persetujuan ataupun terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa lahan dengan PT RMP untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3.


Mereka menyebut aktivitas tersebut diduga hanya dilakukan melalui salah satu ahli waris berinisial N, tanpa melibatkan dan memperoleh persetujuan dari seluruh pemilik hak atas tanah.


Persoalkan Lokasi di Kawasan Permukiman

Selain persoalan kepemilikan dan legalitas penggunaan lahan, keluarga juga mempertanyakan keberadaan aktivitas usaha limbah B3 di tengah kawasan permukiman.


Dalam surat permohonan, ahli waris menyampaikan bahwa lokasi tersebut berada di wilayah permukiman yang disebut sebagai zona kuning.


Mereka mempertanyakan kesesuaian aktivitas pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dengan ketentuan tata ruang Kota Bekasi.


Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Karena itu, keluarga meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, perizinan lingkungan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi tersebut.


Perwakilan keluarga juga menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas perusahaan. 


Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

PT RMP Disebut Berjanji Pindah Desember 2026

Persoalan ini juga berkembang pada komunikasi antara perwakilan keluarga dengan pihak PT RMP.


Dalam percakapan tertanggal 8 September 2026, Direktur Utama PT RMP yang disebut bernama Cris menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa dirinya hanya berstatus sebagai penyewa lahan dan selama ini berhubungan dengan N.


Dalam komunikasi tersebut, Cris meminta agar persoalan lebih lanjut dibicarakan langsung dengan N.


Sementara itu, pihak keluarga menyatakan telah memberikan sejumlah kesempatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.


Bahkan, menurut keterangan perwakilan ahli waris, dalam pembicaraan yang melibatkan pihak kepolisian Polsek Bekasi Selatan, keluarga pernah menawarkan opsi penggantian uang kontrak untuk tahun 2026 agar aktivitas perusahaan dapat segera dihentikan.


Namun, pihak penyewa disebut meminta waktu hingga Desember 2026 untuk meninggalkan lokasi.


Keluarga menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila komitmen untuk mengosongkan lahan hingga Desember 2026 tidak direalisasikan.


Tujuh Poin Keberatan Keluarga

Dalam penjelasan tertulisnya, pihak keluarga memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi dasar keberatan terhadap keberadaan PT RMP.


Di antaranya, keluarga mengaku telah menyampaikan sejak 2021 bahwa lahan tersebut merupakan milik bersama keluarga besar, bukan milik pribadi salah satu ahli waris.


Keluarga juga mempersoalkan kewenangan N dalam menyewakan lahan, mengingat yang bersangkutan disebut hanya bertugas menjaga atau menunggu lahan tersebut.


Selain itu, ahli waris mengaku hingga kini belum diperlihatkan dokumen perjanjian sewa-menyewa yang menjadi dasar hubungan hukum antara penyewa dan pihak yang menyewakan.


Keluarga juga menyebut telah meminta agar komunikasi dilakukan melalui perwakilan keluarga yang ditunjuk, tetapi belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.


Persoalan tersebut turut berkaitan dengan dokumen musyawarah keluarga tahun 2008 dan perubahan hasil musyawarah pada 2009 yang menurut pihak keluarga menjadi bagian dari riwayat kepemilikan dan penerbitan sertifikat tanah.


Untuk memperjelas kedudukan masing-masing pihak, keluarga menyatakan telah menempuh proses pengurusan fatwa waris melalui Pengadilan Agama.


Pemerintah Diminta Tidak Tutup Mata

Persoalan ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup dan tata ruang, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.


Ahli waris berharap Wali Kota Bekasi, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP tidak sekadar menerima surat pengaduan, tetapi segera melakukan pemeriksaan lapangan dan mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.


Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah seluruh persyaratan perizinan, persetujuan lingkungan, serta ketentuan pengelolaan limbah B3 telah dipenuhi oleh perusahaan.


Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.


Di sisi lain, PT RMP dan pihak yang selama ini terlibat dalam perjanjian penggunaan lahan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan menunjukkan dokumen yang menjadi dasar kegiatan usaha maupun hubungan sewa-menyewa tersebut.


Ujian Transparansi dan Penegakan Aturan

Kasus ini tidak semata-mata menyangkut perselisihan internal keluarga mengenai pemanfaatan tanah. 


Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh kepentingan publik, khususnya terkait aktivitas usaha limbah B3 di lingkungan permukiman.


Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah: apakah aktivitas tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perizinan, serta bagaimana penyelesaian persoalan hak atas tanah yang dipersoalkan para ahli waris.


Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti menjadi tumpukan surat tanpa tindak lanjut yang jelas.


VNN.CO.ID akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kota Bekasi, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, pihak kepolisian, serta manajemen PT Rama Manunggal Perkasa guna memperoleh informasi yang berimbang dan perkembangan penyelesaian persoalan tersebut.


red

KONSULTASI ADVOKAT
close