Musdesus Desa Sirnasari berjalan kondusif, LBH BOTIM: Langkah Kongkrit Yang Perlu Kita Kawal Bersama

 

Musdesus Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor, VNN.co.id - Badan Permusyawaratan Desa Sirnasari (BPD Sirnasari-red) menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Kantor Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Musdesus yang digelar oleh BPD tersebut berdasarkan permohonan warga masyarakat yang telah menandatangani lebih dari 100 orang untuk mencari solusi terkait Kepala Desa Sirnasari yang telah beberapa bulan terakhir tidak bisa melaksanakan tugasnya dikarenakan sakit.

Dede Irfan Maulana salah satu tokoh yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan desakannya agar Pemerintah dalam hal ini BPD Sirnasari segera berkirim surat ke dinas terkait.

"Alhamdulillah BPD Sirnasari telah berkirim surat Permohonan ke Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menindaklanjuti hasil musdesus kemarin” tegas Dede Irfan Maulana

"Saya apresiasi BPD Sirnasari yang terbuka dan transparan menerima masukan dari warga masyarakat" Pungkasnya. 

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bogor Timur (LBH BOTIM) Jamaluddin Bin Mansyur SH atau akrab disapa Kang Ilonk juga turut mengomentari persoalan yang tengah terjadi di Desa Sirnasari. 

Dokumentasi Musdesus Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. 

"Tandatangan seratus lebih warga itu bukti keseriusan mereka terhadap roda pemerintahan di Desa nya, Pemerintah jangan mengintervensi apalagi mengatur pola-pola gelap yang bisa mencederai demokrasi" Ungkap Kang Ilonk.

Seperti diketahui, Kepala Desa Sirnasari tengah sakit keras dan berdasarkan rumor yang beredar dikalangan masyarakat, Kepala Desa Sirnasari sudah tidak mampu untuk berdiri, berbicara apalagi berjalan.

"Saya fikir tidaklah perlu memaksakan orang yang sakit untuk tetap bekerja apalagi sampai dibuat seolah-olah Kepala Desa masih sehat padahal semua warga tahu kondisi Kepala Desa" Terangnya. 

Masih Kang Ilonk, "Surat Permohonan BPD Sirnasari ke Bupati merupakan langkah kongkrit yang perlu kita kawal bersama, karena DPMD, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Tanjungsari adalah kepanjangan tangan Bupati yang harus serius menangani persoalan ini, sehingga keinginan masyarakat dapat terpenuhi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku" Tutup Kang Ilonk.