Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Bekasi yang bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2juta rupiah hanya menghamburkan keuangan Desa dan diduga jadi ajang syarat kepentingan mencari keuntungan, hal itu berdasarkan desas desus pertanyaan siapa yang menunjuk Event Organizer (EO) dalam kegiatan tersebut?
Bukan tanpa alasan Kegiatan peningkatan kapasitas BPD se-Kabupaten Bekasi yang digelar di Papandayan Ballroom Metland Tambun, Kabupaten Bekasi pada Rabu (21/12/2022) tersebut hanya menghamburkan uang. Karena kegiatan tak berjalan optimal seperti hanya menggugurkan kewajiban hadir.
Pantauan vnn.co.id, dalam proses jalannya kegiatan, banyak para BPD yang tak mengikuti kegiatan dan memilih diluar untuk sekedar merokok sambil mengobrol. Bahkan dalam oborolan mengatakan bahwa Bimtek dari A-Z tetap itu-itu saja.
Kemudian, sebagian peserta sekitar pukul 15:15 WIB memilih untuk keluar pulang dari lokasi kegiatan setelah uang saku dibagikan. Padahal di lokasi kegiatan tersebut masih ada narasumber yang sedang memberikan materi kegiatan, tetapi sebagian besar BPD memilih untuk keluar dari sekitar lokasi kegiatan untuk pulang, sedangkan Rundown acara selesai pukul 17:30 WIB.
Kegiatan tersebut di ikuti oleh masing² 2 orang BPD setiap Desa yang dilaksanakan selama 1 hari dan dihari berikutnya dikhususkan untuk para Ketua Forum BPD Kecamatan.
Tak hanya itu, para BPD pun tak tahu dalam penentuan Event Organizer (EO) Dalam pelaksaan kegiatan tersebut. Hanya mendapatkan informasi bahwa untuk kegiatan tersebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mentransfer kepada Event Organizer (EO) Atas nama xxx.
Sementara itu, Ketua Forum Badan Permusyawatan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, H.Karno sebelum acara tersebut dilaksanakan melalui pesan singkat WhatsApp saat disinggung apa urgensi kegiatan tersebut dan penentuan EO sendiri seperti apa.
"Itu bantuan banprov yang sudah tertuang dalam keputusan Gubernur tentang bankeu provinsi untuk desa dan tidak diwajibkan desa tuk ikut bersama", kata H.Karno
Lagi - lagi saat disinggung terkait penentuan EO kegiatan tersebut memilih untuk tidak memberikan jawaban.
Sama halnya dengan Ketua F-BPD, saat vnn.co.id meminta informasi dari pihak EO yang berkompeten, seperti ada yang ditutupi enggan memberikan informasi.
Siapakah aktor dibalik penentuan EO yang diduga mencari kenuntungan? Tunggu terbitan edisi berikutnya.
Rep : AA
Red : RMD
