Presidium Bogor Timur Dukung Langkah DPD-RI Komunikasi Dengan Wapres Cabut Moratorium

Logo Presidium Bogor Timur.

Vnn.co.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akan kembali melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah terkait pelonggaran moratorium pemekaran daerah atau daerah otonomi baru (DOB).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite 1 DPD-RI Fachrul Razi MIP, ia menyatakan dalam minggu ini DPD RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin untuk membahas usulan DOB tersebut.

"Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk mulai melakukan pembukaan moratorium dengan membuka secara bertahap usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah masuk dan menjadi kajian di DPD RI," kata Fachrul Razi di kantornya Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (01/12/2020)

Selanjutnya iya menambahkan bahwa moratorium DOB harus segera dibuka, hal ini dikarenakan permasalahan pemekaran sebagai sebuah solusi pembangunan di daerah sesuai desakan dari masyarakat DOB yang sampai saat ini terus bersuara dan mendesak dibukanya moratorium DOB tersebut.

Senator Fachrul Razi MIP yang merupakan Ketua Komite 1 DPD-RI juga mengatakan bahwasanya pembukaan moratorium DOB dapat membantu pemerintah pusat dalam hal mempercepat proses pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan di daerah.

Untuk itu DPD RI mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025 tegas Fachrul Razi.

"Insya Allah dalam waktu dekat pemekaran DOB akan terealisasi sebagaimana komitmen DPD RI sebagai wakil daerah di parlemen," tutup Fachrul Razi.

Alhafidz Rana. Ketua Umum Presidium Bogor Timur.

Terpisah, Alhafidz Rana Ketua Umum Presidium Bogor Timur juga mendukung langkah strategis yang dilakukan senator dari Aceh tersebut.

"Iya, kami sangat mendukung upaya dan langkah baik tersebut, mudah-Mudahan paling lambat di tahun 2023 segera sudah ada pembukaan moratorium" Ungkap Pentolan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bogor Timur.

Dirinya juga berharap proses pembukaan moratorium seiring dengan proses yang saat ini tengah di tempuh Presidium Bogor Timur yang berkasnya berada di provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dibahas Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD Provinsi.

"Sehingga ketika usulan DOB Bogor Timur sudah sampai di Kemendagri di tahun 2021 kita sudah siap ikut dimekarkan dengan daerah-daerah yang lain, yang memang sudah siap secara administratif" Pungkasnya.

Redaksi

Source: reporter.web.id