Soal Putusan MK Ijazah Gibran, Koordinator Relawan BALAGIBRAN Jawa Barat Punya Pendapat Lain

Jamaluddin Bin Mansyur SH salahsatu Koordinator BALA GIBRAN Jawa Barat.

Vnn.co.id, Kabupaten Bekasi - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi temuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti dirinya memiliki ijazah setara SMA dalam sidang sengketa syarat pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024.

Gibran berpandangan, ia justru tidak akan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi jika tidak memiliki ijazah SMA yang disengketakan.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Sebaliknya, kata Gibran, dia justru melanjutkan kuliah S1 di Singapura.

Gibran Rakabuming Raka Saat Pengambilan Sumpah Pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ia pun mengaku akan menindaklanjuti temuan MK tersebut. "Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Nanti segera kami follow up, ya," beber dia.

Lebih lanjut, Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK. Setelah ini, Gibran akan terus fokus bekerja.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," tandasnya.

Jamaluddin Bin Mansyur SH salahsatu Koordinator BALA GIBRAN Jawa Barat.

Terpisah, Jamaluddin Bin Mansyur SH salah satu Koordinator Barisan Relawan Gibran Rakabuming Raka (BALA GIBRAN) Provinsi Jawa Barat turut berpendapat.

"Mas Gibran ini sudah jadi Walikota di Solo tahun 2021 silam yang tentunya melalui Proses administrasi KPU, kemudian sekarang saat maju menjadi Cawapres apakah internal Team Pasangan Cawapres tidak mempersiapkan hal itu" Ungkap Jamal kepada awak Vnn.co.id.

Menurut Jamal, dengan menjadi Walikota Solo dan Wakil Presiden tentunya ada seleksi ketat dan pemeriksaan administrasi yang lebih akurat.

Masih Jamal, dirinya mengungkapkan jika MK mungkin ingin melihat jelas Ijazah yang dari berbahasa luar negeri atau memang ingin detail dan bukan penyetaraan seperti yang ada.

"Mungkin beliau (Hakim MK) ingin melihat Ijazah asli yang bertuliskan bahasa luar negeri, bukan penyetaraan seperti yang dimaksudkan" Jelas Jamal.

Redaksi