 |
| Achmad Fathoni, ST Anggota DPRD Kabupaten Bogor. |
Vnn.co.id, Kabupaten Bogor - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang menyisakan banyak hal dan polemik dikalangan masyarakat. Semua kalangan yang terkena dampak PPKM Darurat pun turut ambil bagian, mulai dari pencegahan Covid-19 hingga membantu isolasi mandiri warga yang terpapar.
Dalam prosesnya PPKM Darurat Jawa Bali ini membuat sebagian pengamat sosial termasuk salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bogor angkat bicara. Achmad Fathoni, ST yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).
"Saya sangat merasakan kepedulian, solidaritas dan partisipasi masyarakat sungguh luar biasa dalam membantu pemerintah untuk penanganan warga yang terpapar Covid-19" Terang dewan Dapil 2 Kabupaten Bogor itu.
Anggota Dewan tersebut juga berharap agar pemerintah dapat memastikan ketersediaan oksigen dan obat-obatan yang belakangan mulai langka dan harga melonjak naik. Padahal sudah ada ketentuan harga, namun ada saja oknum yang mengambil kesempatan ini.
 |
| Achmad Fathoni, ST Anggota DPRD Kabupaten Bogor. |
Selain dari pada itu Dewan yang akrab disapa Ustadz itu juga berharap agar pemerintah benar-benar memberi perhatian khusus kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sudah berjuang sebagai garda terdepan dalam menghentikan sebaran Covid-19 ini.
"Cairkan segera insentif yang tertunda 6 bulan lebih, cairkan klaim rumah sakit yang nilainya sampai puluhan Milyar rupiah per rumah sakit. Sehingga Nakes dan Rumah Sakit bisa bekerja maksimal dalam melayani masyarakat" Ungkap Achmad Fathoni, ST.
Achmad Fathoni juga mengajak agar masyarakat ikut serta dalam program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk ikhtiar dalam mencegah penyebaran Covid-19.
"Dalam pelaksanaan vaksinasi, hendaknya ajak semua elemen utk berpartisipasi. Ormas, klinik-klinik swasta, nakes umum, bahkan partai politik beri kesempatan untuk ikut serta menyelenggarakan vaksinasi, tentu dengan ketentuan medis yang sudah ditentukan. Sehingga program ini bisa segera tercapai targetnya. Jangan cenderung menutup diri" Pungkas Dewan yang beralamat di Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Redaksi
