 |
| Pedagang Pasar Legi yang datangi kantor pos untuk mengirim surat ke pemerintah, Rabu (3/1/21). |
Vnn.co.id, Ponorogo - Sejumlah pedagang mendatangi kantor pos untuk mengirim surat ke Kementerian PUPR, Kementrian Perdagangan, Kapolri, Kejaksaan Agung, Komisi DPR RI serta Gubernur Jatim, Rabu (3/1/21). Para pedagang itu menagih janji Dinas Perdagkum perihal pembagian kios Pasar Legi yang dirasa kurang jelas.
Ndaru Sudono, salah satu pedagang mengatakan, dengan mengirim surat tersebut para pedagang bisa memperoleh kios lagi sesuai dengan haknya.
"Yang disesalkan, dari awal jumlah kios lantai satu sebanyak 44 kios. Setelah pembangunan pasar, kios menjadi 34, dan 9 di antaranya sudah dipesan untuk Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Kepolisian masing-masing 1 kios, untuk penjual emas 2 kios, perbankan 3 kios, dan UMKM kios," tuturnya.
Berdasarkan pembagian Dinas Perdagkum, lanjut Sudono, para pedagang hanya diberikan jatah 25 kios di lantai 1. Sehingga 9 pedagang yang sebelumnya memiliki kios di Pasar Legi terpaksa tak mendapat bagian karena sudah diberikan kepada yang lain. Pastinya ada sesuatu kepentingan. Ada apa ini.
Sebab itu, ia pun berharap agar 34 kios di lantai satu diberikan kepada pedagang sesuai haknya. "Siapa yang ingin menguasai kios pasar? Kami bukan mafia, justru malah sebaliknya. Kenapa kios pasar itu dibagi-bagikan dan bahkan dijual ke orang lain dengan harga fantastis!" cecar Sudono.
Sebelumnya, sejumlah pedagang kios Pasar Legi Kabupaten Ponorogo tersebut berunjuk rasa di depan Pasar Legi pada Jumat (29/1/21) lalu.
Setyo Eko Wahono, Ketua Forum Komunikasi Pedagang Kios Pasar Legi mengatakan, unjuk rasa itu bertujuan untuk menuntut kejelasan sisa kios yang diperuntukkan kepada pedagang baru dan instansi publik yang tidak seharusnya berada di Pasar Legi lantai 1 itu.
Red: Mega
