 |
Ketua Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah, Harsono Bekeri (VNN/Idham) |
Vnn.co.id, Palu - Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah menduga kuat banyak perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah (Sulteng) melanggar prosedur hingga rentan terjadi konflik di masyarakat.
Kordinator KRAK Sulawesi Tengah, Harsono Bereki, mengatakan prosedur yang dilanggar itu berupa permintaan tahapan konsultasi kepada masyarakat terkait Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP).
"Biasanya tahapan itu dilewati, namun tiba-tiba ada penetapan wilayah pertambangan. Ini janggal," kata Harsono Bekeri di Palu, Jumat (26/02/2021).
Wilayah pertambangan yang seharusnya sudah dikonsultasikan tersebut kemudian dilelang untuk diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
Harsono Bekeri juga menemukan bahwa ada pengaruh pemberian kekuasaan didalam pemberian izin tambang, yaitu relasi kuasa, termasuk relasinya dengan pilkada yang memiliki pengaruh cukup besar dengan pemberian izin tambang.
"Responden kami yang merupakan pelaku expert dibidangnya mengaku ternyata kekuasaan sangat berpengaruh terhadap pemberian izin tambang, jadi semuanya beresiko (korupsi) tinggi, tidak ada yang rendah," tandasnya.
"Jangan nanti sudah ada korban jiwa baru pemerintah mau turun tangan, perusahaan ambil untungnya masyarakat jadi korbannya. Untuk itu kami dari KRAK akan memfokuskan investigasi dan akan melakukan pendampingan sampai ke Jakarta," sambungnya.
Jurnalis : Mohamad Idham
Editor : Ramdhan
