Ilustrsai gedung KPK
Vnn.co.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) bagian Pejabat Pembuat Komite (PPK) Program Bansos penanganan pandemi Covid-19, Jumat (4/12/20) malam sampai Sabtu (5/12/20) dini hari.
Diduga, PPK tersebut menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos RI dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dikatakan oleh Firli Bahuri pada Sabtu (5/12).
Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK enggan membeberkan identitas orang-orang yang tengah diperiksa ataupun barang bukti yang diamankan KPK. Ia mengatakan, hal itu akan diungkap setelah pemeriksaan. "Terkait siapa saja mereka, berapa barang bukti uang yang kami sita, kami akan ekspose dan konpers nanti malam," kata Ghufron.
Di sisi lain, sebagaimana yang dilansir Kontan.co.id, dalam OTT tersebut, KPK mengamankan dan sejumlah uang dan memeriksa keterlibatan pihak-pihak yang diamankan dengan uang tersebut.
Rencananya, KPK akan menetapkan status hukum pejabat Kemensos dan pihak-pihak yang diamankan tersebut dan berapa uang yang diamankan dalam konferensi pers Sabtu (5/12/20) malam.
Pada Mei 2020 lalu, Firli mengungkapkan beberapa titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya terletak pada penyelenggaraan bansos yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Padahal, bansos ini merupakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) demi menjaga daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19.
Saat jumpa pers di Istana Negara (4/11), Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, ada 3 program bantuan sosial (bansos) di bawah kementeriana yang telah tuntas. Artinya, penyaluran program bansos di bawah Kementerian Sosial sudah 100%.
“Tiga bansos telah 100% tersalurkan. Untuk realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial per hari ini mencapai Rp 112 triliun. Ini 87,44% dari total anggaran. Untuk sisanya ini tinggal menunggu penjadwalan realisasi saja,” papar Mensos Juliari saat menyampaikan Keterangan Pers di Istana Negara, 4 November 2020.
Tiga program yang telah selesai adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH), program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).
Bansos Beras (BSB) dengan jangkauan 10 juta KPM dengan pagu Rp 5,26 triliun, telah tersalurkan semua sebanyak 450.000 ton beras medium. Realisasi anggaran Kemensos termasuk anggaran PEN terus berada di posisi tertinggi di antara Kementerian atau Lembaga lain.
Bansos PKH ditargetkan menjangkap 10 juta KPM (Keluarga Penerimaan Manfaat dengan aggaran Rp 36,8 triliun. Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako Non-PKH menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp 4,5 triliun.
Menurut Ari, menjaga penyerapan anggaran tinggi, sangat penting, khususnya karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program PEN. Dari anggaran PEN Rp 204,95 triliun TA 2020, lebih separuhnya berada di Kemensos.
“Lebih dari separuh. Jadi kalau realisasi anggaran di Kemensos tidak optimal, tentu akan sangat mengganggu program nasional PEN,” katanya.
Red: Mega
